Kaltimkita.com, SAMARINDA - Gelombang ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mencapai puncaknya.
Mereka menamai diri sebagai Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur yang merupakan gabungan ribuan massa dari 44 elemen organisasi bersiap untuk turun ke jalan pada Selasa (21/4/2026).
Adapun momen 21 April yang bertepatan dengan Hari Kartini dipilih bukan tanpa alasan. Aliansi ingin memberikan penghormatan kepada peran ibu-ibu dalam menjaga ekonomi rumah tangga.
Aliansi ini mencatat dukungan terus mengalir, tidak hanya dari wilayah terdekat seperti Balikpapan dan Bontang, tetapi juga dari Berau, Kutai Barat, bahkan hingga warga Kalimantan Timur yang berada di perantauan.
Aksi besar-besaran ini dipicu oleh tudingan praktik nepotisme, mati surinya fungsi pengawasan legislatif, hingga gaya hidup mewah pimpinan daerah di tengah kesulitan ekonomi warga.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan akumulasi dari kekecewaan berbagai lapisan masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa aliansi ini terdiri dari lintas sektoral, mulai dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga Serikat pekerja.
"Elemennya banyak. Ini baru dikirimi saya 44 organisasi," ujar Erly melalui sambungan telepon, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, jumlah massa diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan masuknya data dukungan dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Salah satu poin krusial yang melandasi pergerakan ini adalah menguatnya struktur kekuasaan yang dianggap sebagai dinasti politik.
Erly menyoroti hubungan kekerabatan antara eksekutif dan legislatif yang dinilai mencederai prinsip demokrasi di Kalimantan Timur.
Baginya, hal ini berdampak langsung pada tumpulnya fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap kebijakan pemerintah.
Erly menyayangkan kondisi di mana kontrol kebijakan tidak berjalan karena adanya hubungan saudara antara pucuk pimpinan di kedua lembaga tersebut.
"Matinya fungsi DPR sebagai legislatif, tidak bisa mengontrol eksekutif. Ya, karena hubungan saudara ada di situ," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa nepotisme yang dilakukan secara dinasti politik telah menguasai berbagai lini di Kalimantan Timur, yang menurutnya menciptakan iklim pemerintahan yang tidak sehat.
Ketiadaan komunikasi dua arah antara pimpinan daerah dan seluruh elemen masyarakat juga menjadi catatan merah.
Selama masa kepemimpinan Rudy Mas’ud, aliansi mengklaim belum pernah ada pertemuan inklusif yang melibatkan seluruh elemen paguyuban dan masyarakat untuk berdiskusi mengenai arah pembangunan daerah.
Selain isu politik, aliansi ini juga melancarkan kritik tajam terkait pengelolaan keuangan daerah. Erly menilai Gubernur tidak mengindahkan arahan Presiden terkait efisiensi anggaran.
Di saat masyarakat berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup, pemerintah daerah justru dinilai melakukan pemborosan pada proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di pelosok daerah.
"Yang membuat saya kecewa, gubernur tidak mengikuti arahan dari presiden kita untuk efisiensi anggaran. Malah di tempat kita ini gubernur boros," ungkap Erly.
Ketimpangan gaya hidup antara pemimpin dan rakyat juga menjadi pemantik emosi massa. Ia membandingkan penampilan pimpinan daerah yang terlihat glamor dengan kondisi ekonomi para pedagang kecil atau tukang sayur yang semakin terhimpit.
Meski menyadari bahwa proses pemakzulan secara konstitusional melalui hak angket di DPRD memerlukan jalan panjang dan rumit, mereka secara terbuka menyampaikan aspirasi masyarakat agar Rudy Mas’ud bersedia meletakkan jabatannya.
Erly berharap ada inisiatif pribadi dari Gubernur untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas ketidakpuasan publik. "Ini permintaan masyarakat untuk meminta beliau mundur dari Gubernur Kalimantan Timur. Kalau dia legawa, ya mundurlah," cetus Erly.
Ia juga menyarankan agar pimpinan daerah belajar kembali mengenai cara merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa harus mengkotak-kotakkan, mengingat posisi gubernur seharusnya menjadi "bapak" bagi seluruh warga Kalimantan Timur tanpa terkecuali.
Menepis isu bahwa pergerakan ini ditunggangi oleh lawan politik pasca-Pilkada, Erly menegaskan bahwa aliansi telah menerima hasil pemilu dan mengakui Rudy-Seno sebagai pemenang.
Namun, pengakuan tersebut tidak berarti menutup mata terhadap kebijakan yang dianggap keliru. Ia menjamin aksi ini murni didorong oleh keresahan akar rumput, bahkan melibatkan mantan pendukung yang kini merasa kecewa.
Untuk memastikan kemandirian gerakan, aliansi membuka posko partisipasi publik guna menampung bantuan logistik berupa makanan dan air minum dari warga secara swadaya.
Erly menyebut tidak ada donatur besar atau sponsor tertentu yang membiayai mobilisasi massa ini. "Tidak ada sponsor. Tidak ada donatur besar. Makanya kita buka posko agar masyarakat bisa berpartisipasi," imbuhnya.
Berdasarkan koordinasi internal, massa aksi akan memulai pergerakan dari Gedung DPRD Provinsi untuk melakukan audiensi, sebelum berlanjut dengan konvoi menuju Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada.
Panitia menargetkan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi dapat diterima oleh pihak berwenang sebelum tengah hari, mengingat banyaknya peserta dari kalangan ibu-ibu.
Terkait aspek legalitas, aliansi menyatakan telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak kepolisian hampir setiap hari.
Walaupun pemberitahuan tertulis secara resmi baru akan diurus secara administratif, koordinasi lisan terkait pengamanan dan kesiagaan relawan kesehatan sudah dipastikan matang.
Guna mengantisipasi adanya provokator, koordinator aksi telah mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh calon peserta.
Setiap individu dilarang keras membawa senjata tajam, narkotika, atau melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Erly menekankan bahwa siapa pun yang melanggar aturan tersebut akan berada di luar tanggung jawab aliansi.
"Tanggal 21 ini akan menjadi ledakan suara itu," tutup Erly. (zyn)
.jpg)
.jpg)
