Kaltimkita.com, PENAJAM- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam mengajak seluruh Aparatur Sipil Nagara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU bisa menjalin kerja sama yang baik untuk kemajuan daerah. Karena menurutnya tanpa adanya kerja sama dari seluruh pegawai di lingkup PPU maka akan sulit mewujudkan suatu kemajuan seperti yang diharapkan.
Perihal ini disampaikan Hamdam disela-sela apel perdana sekaligus ramah-tamah yang digelar setelah libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah di halaman kantor Bupati PPU, Senin (9/5).
Hamdam berharap, di tahun 2023 mendatang kondisi keuangan mulai stabil. Karena tahun ini, Pemkab PPU menanggung beban utang tahun 2021 mencapai Rp400 miliar.
“Silahkan berikan masukan-masukan secara aktif untuk kemajuan PPU. Tidak usah sungkan, sampaikan kepada saya secara profesional. Karena tidak mungkin seorang kepala daerah bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari seluruh bawahannya,“ kata Hamdam di sela-sela apel gabungan dari beberapa SKPD di lingkungan pemkab PPU ini.
Dalam kesempatan ini orang nomor satu di PPU itu juga mengatakan, sudah menjadi keniscayaan bahwa Ibukota Negara (IKN) akan pindah di sebagian wilayah kabupaten PPU. Namun kabupaten PPU seperti yang diketahui kata dia masih tetap berada di provinsi Kalimantan Timur (Kalitim).
Dalam masa transisi ini lanjut Hamdam peran seluruh ASN bersama lapisan masyarakat sangat besar disana. ASN juga dituntut harus aktif, tangguh dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Mengapa demikian, karena masyarakat PPU sudah tentu tidak ingin tertinggal dengan kemajuan-kemajuan IKN yang merupakan sebagian dari wilayah PPU tersebut nantinya.
“Maka dari itu saya minta kepada seluruh bapak-ibu sekalian agar bisa merubah sudut pandang kita semua, mulai saat ini jangan bekerja sekedar rutinitas tetapi intlektual saudara menjadi yang utama sehingga tidak tertinggal terhadap kemajuan pembangunan yang ada di IKN nantinya,“ kata Hamdam.
Dalam kesempatan ini Plt Bupati PPU, Hamdam juga mengingatkan agar ASN maupun THL di lingkungan Pemkab PPU yang belum menjalankan program Vaksinasi covid-19 baik dosis 1, 2 maupun 3 dari pemerintah agar segera melaksanakan.
“ASN merupakan contoh bagi masyarakat sehingga wajib segera laksanakan vaksinasi lengkap ini bagi mereka yang belum melaksanakan. Sementara untuk THL vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi perpanjangan SK di PPU sehingga ini juga harus segera dijalankan,“ jelas Hamdam.
Dia mengatakan hampir satu bulan penuh selama ramadhan dirinya tidak pernah berbuka puasa di kediamannya karena harus kelliling lokasi untuk menyampaikan pentingnya program vaksinasi tersebut kepeda seluruh masyarakat PPU. Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi secara nasional diharapkan pemberlakuan PPKM di daerah khususnya PPU tidak ada lagi.
“Kita hidup di negara Indonesia sehingga sebagai warga negara sudah harus mengikuti aturan-aturan yang ada disana. Vaksinasi merupakan himbauan langsung dari presiden bukan perintah bupati sehingga sama-sama wajib untuk kita sukseskan,“ pinta Hamdam.
Terkait vaksinasi ini Hamdam juga berharap agar tidak ada lagi anggapan negatif terhadap dapak yang ditimbulkan. Vaksinasi lanjutnya telah di fatwakan oleh lembaga negara yang telah mendapat kewenangan secara aturan dan memiliki kapasitas untuk mengeluarkan patwa tersebut bahwa vaksin itu halal sehingga tidak perlu beranggapan halal haram bagi masyarakat.
“Mari kita dukukung dan sukseskan program vaksinasi ini di Kabupaten PPU sebagai bukti kepatuhan kita sebagai masyarakat terhadap pemerintah,“tutupnya (adv)
.jpg)
