Kaltimkita.com, SAMARINDA - Wacana penguatan sektor kebudayaan di Kota Samarinda kini diarahkan lebih tajam. DPRD menilai, pengelolaan budaya tidak lagi bisa berhenti pada pelestarian semata, tetapi harus didorong menjadi sumber pendapatan daerah yang konkret.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa pendekatan terhadap sektor budaya perlu diubah secara mendasar. Menurutnya, pemerintah kota harus mulai memandang budaya sebagai aset ekonomi yang bisa dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Ia menyebut, langkah awal yang krusial adalah melakukan pemetaan potensi budaya secara menyeluruh. Tanpa data yang jelas, program yang dijalankan berisiko hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau tidak dipetakan dengan baik, kita hanya akan berkutat pada kegiatan rutin tanpa arah. Padahal potensinya besar untuk mendongkrak PAD,” ujarnya, Jumat (24/6/2026).
Celni menilai, kekayaan budaya Samarinda sejatinya cukup beragam, namun belum digarap secara optimal. Padahal, jika dikelola dengan konsep yang tepat, sektor ini bisa menjadi magnet wisata sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti perlunya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sinergi antara instansi seperti Dinas Pendidikan dan Bappeda dinilai penting agar arah pengembangan budaya tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, Celni mendorong pemerintah untuk belajar dari daerah lain yang dinilai berhasil mengelola sektor budaya secara serius. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari konsistensi program dan keberanian dalam mengalokasikan anggaran.
“Bukan hanya membangun fasilitas, tapi bagaimana programnya terus berjalan dan memberi dampak jangka panjang,” tegasnya.
Sorotan juga diarahkan pada pengelolaan aset budaya yang dinilai belum maksimal. Museum Samarinda, misalnya, disebut memiliki potensi besar dari sisi kunjungan, namun terkendala pada aspek pemeliharaan. Kondisi serupa juga terjadi pada rumah adat lamin dan sejumlah kawasan budaya lainnya.
Celni menilai, tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, aset-aset tersebut hanya akan menjadi simbol tanpa nilai ekonomi yang jelas. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kegiatan rutin dan inovatif agar mampu menarik minat masyarakat maupun wisatawan.
Dengan pendekatan yang lebih serius dan terarah, ia optimistis sektor kebudayaan dapat menjadi salah satu pilar baru dalam memperkuat ekonomi daerah. Dukungan anggaran yang memadai pun dinilai menjadi kunci agar potensi tersebut tidak terus terabaikan. (Rk/adv)


