Kaltimkita.com, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda mulai menyoroti persoalan berulang di sektor pendidikan yang dinilai bukan sekadar soal fasilitas, melainkan lemahnya perencanaan program secara menyeluruh.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025, Panitia Khusus (Pansus) menemukan masih adanya ketidaksinkronan antara pembangunan fisik sekolah dengan kesiapan sarana pendukung di lapangan.
Ketua Pansus, Achmad Sukamto, menilai sejumlah proyek pendidikan kerap berakhir setengah matang. Gedung memang selesai dibangun, namun belum sepenuhnya siap digunakan karena minimnya fasilitas penunjang.
“Ini menunjukkan perencanaan kita belum utuh. Jangan sampai bangunan selesai, tapi tidak bisa langsung dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya, Jumat (24/6/2026).
Menurutnya, persoalan ini berulang dan mengindikasikan belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam merancang program pendidikan. Dampaknya, proses belajar mengajar berpotensi terganggu karena siswa harus menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang belum lengkap.
Selain itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan alasan tertundanya sejumlah program. Namun, Sukamto menegaskan bahwa perencanaan yang baik seharusnya mampu mengantisipasi keterbatasan tersebut sejak awal.
“Kalau dari awal sudah dihitung dengan matang, tidak akan banyak program yang tertunda,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan tata kelola juga ikut menjadi perhatian, terutama terkait status lahan dan pengelolaan sekolah yang dinilai belum sepenuhnya jelas. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif hingga hukum jika tidak segera ditata.
Meski demikian, DPRD tetap memberikan catatan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam memulihkan fasilitas pendidikan yang sempat terdampak kerusakan, meski dinilai belum merata.
Seluruh evaluasi ini akan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan perbaikan ke depan. DPRD berharap, pembenahan sektor pendidikan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan berbasis perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar pembangunan, tapi sistem yang rapi dan terencana agar masalah yang sama tidak terus berulang,” pungkasnya. (Rk/adv).
.jpg)
.jpg)
