Kaltimkita.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mendampingi kunjungan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam rangka Operasi Pasar/ Pasar Murah untuk pengendalian Ilinflasi daerah sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia Tahun 2022, pada Senin (7/11) di Stadion Rondong Demang, Tenggarong.
Bazar Pangan Murah itu menjual paket sembako murah dari harga Rp105 ribu menjadi Rp 70 ribu yang terdiri dari beras premium kemasan 5 Kg, Gulapasir kemasan 1 Kg, Minyak Goreng 1 Liter dan telur ayam ras sebanyak 10 Butir.
Kegiatan tersebut juga sebagai launching Pondok Pangan Etam (P2E) dan Penyerahan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten sebanyak 11.810 UMKM
Selain itu, ada juga alokasi BLT kepada pelaku usaha peternakan Kukar sebanyak 50 peternak. “Kegiatan hari pangan seperti ini bisa menjadi dorongan ataupun motivasi bagi Kukar yang berkaitan dengan ketahanan pangan," ungkapnya.
Edi juga sangat berbangga kepada masyarakat yang masih memilih profesi sebagai petani dan tetap memajukan pertanian dalam arti luas di Kukar. Ia juga mengatakan bahwa acara itu juga dirangkai dengan oprasi pasar dan pasar murah untuk memstikan bahwa pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat dalam situasi kondisi masih dalam suasana pandemi Covid 19 sehingga kondisi ekonomi masih belum stabil.
Dirinya memastikan ketersedian pangan cukup dan daya beli masyarakat juga stabil karena harga sudah di intervensi oleh Pemkab Kukar, sehingga masyarakat masih bisa menjangkaunya.
Edi juga menyambut baik Program Pondok Pangan Etam yang digagas oleh Dinas Ketahanan Pangan Kukar yang telah siap berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tani serta dunia usaha khususnya di perdesaan hingga level RT dalam menyediakan bahan pangan dengan memanfaatkan pekarangan atau lahan-lahan non produktif, sebagai upaya optimalisasi potensi yang dimiliki, dalam menjaga konsumsi pangan yang cukup dan bergizi sebagai dukungan terhadap penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan di wilayah Kukar.
“Saya berharap program-program kolaboratif seperti ini dapat terus dikembangkan dan menjadi standar bersama dalam mengawal pembangunan daerah yang lebih baik,” tutupnya.
Sementara itu Isran Noor mengatakan bahwa pengendalian inflasi daerah tak hanya tugas Pemprov, tetapi diperlukan kerja sama semua pihak untuk mengendalikannya dan menjaga agar kebutuhan pangan.
Ia juga meminta Informasi-imformasi penting yang diperlukan untuk penangulangan hal ini diperlukan untuk mempercepat pendistribusian pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan dan melambungnya komoditi pangan pokok.
“Kalau ada Kabupaten Kota mengalami kekurangan bahan pokok, maka akan didistribusikan dimana produksi berlebih dengan biaya dari Badan Pangan Nasional,” ucapnya.
Untuk itu tambahnya, perlu adanya kerjasama agar bisa bergerak cepat sehingga tak terjadi Inflasi di masyarakat. (Ian)
.jpg)
