Kaltimkita.com, SAMARINDA - Perbedaan data jumlah penduduk di Kota Samarinda mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan DPRD. Ketidaksinkronan antara data resmi dan kondisi riil dinilai berpotensi membuat klaim kemajuan daerah menjadi bias.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai persoalan ini bukan sekadar perbedaan angka, tetapi menyangkut validitas indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
“Kalau data dasarnya saja berbeda, maka hasil penilaiannya juga bisa menyesatkan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengungkapkan, data jumlah penduduk yang digunakan saat ini masih belum seragam. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat sekitar 890 ribu jiwa, sementara Badan Pusat Statistik berada di kisaran 860 ribu jiwa.
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan angka yang lebih tinggi, bahkan diperkirakan mendekati satu juta jiwa.
Menurut Rohim, selisih tersebut bukan hal kecil, karena akan langsung memengaruhi hasil perhitungan PDRB per kapita yang menjadi indikator status kemajuan daerah.
“Kalau jumlah penduduknya lebih besar, otomatis PDRB per kapitanya turun. Ini bisa mengubah status daerah secara signifikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh terburu-buru menyimpulkan capaian pembangunan tanpa memastikan data yang digunakan benar-benar valid dan konsisten.
“Jangan sampai kita merasa sudah maju, padahal indikatornya belum akurat,” tegasnya.
DPRD pun meminta instansi terkait untuk segera melakukan peninjauan ulang terhadap data yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut.
Langkah ini dinilai penting agar evaluasi pembangunan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di masyarakat.
“Ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut arah kebijakan ke depan. Kalau datanya keliru, kebijakannya juga bisa meleset,” pungkas Abdul Rohim. (rk/adv)
.jpg)
.jpg)
