Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Proyek pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ampal di Kota Balikpapan disoroti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi.
"Proyeknya lambat dan tidak berjalan dengan baik," kata Ketua Bidang Partisiapasi Pembangunan Daerah HMI Balikpapan, Mujid Ahdiat Dansir.
Pengerjaan tersebut dilakukan oleh Pemkot Balikpapan sebagai upaya mengurangi titik banjir dengan skema anggaran menggunakan APBD tahun ini sebesar Rp 18 miliar. Kemudian, pada APBD Perubahan sebesar Rp 48 miliar. Tahun depan, di APBD murni anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 50 miliar, dan APBD Perubahan 2023 sebesar Rp 32 miliar.
Mujid mengaku mengetahui lalainya pengertian tersebut saat beberapa anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan sidak pada Selasa, (15/11/2022).
"Dinas Pekerjaan Umum (DPU) harus serius mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan pada pembutan drainase yang berada di depan Global, Perumahan Taman Wika,dan Kebun Sayur," ujarnya.
Ia menyayangkan anggaran multiyears yang dikerjakan pihak kontraktor tidak berjalan optimal.
"Harusnya bulan November ini progress nya sudah mencapi 10% tapi ternyata baru 0,9 % persen dan selesai 32% pada bulan Desember," tegasnya.
"Kami meminta pertanggungjawaban Pemkot untuk menyelesaikan masalah ini," tandasnya. (ian)
.jpg)
