Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan 60 kegiatan yang berhubungan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada tahun 2023 ini.
Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih ini menjadi salah satu perioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang masuk dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Disperkim Kukar, Supriyadi Agus, mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk pengerjaan yang berhubungan dengan program ini sebesar Rp68,5 miliar. Dari total anggaran, Rp19 miliar dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur SPAM. Sedangkan untuk Rp49,5 miliar sisanya untuk peningkatan dan perluasan jaringan SPAM yang sudah terbangun.
Ia juga merincikan, bahwa ada 17 unit infrastruktur SPAM yang dibangun di 8 kecamatan di Kukar. Sementara kegiatan peningkatan SPAM yang sudah terbangun ada 24, serta 19 kegiatan perluasan infrastruktur SPAM.
"Program pembangunan SPAM di desa-desa ini akan habis di 2024, tinggal di dusun-dusun saja lagi," sebutnya.
Supriyadi menjelaskan, bahwa pengerjaan peningkatan SPAM itu merupakan penambahan kapasitas yang telah terbangun di tahun sebelumnya, yaitu seperti menambah kapasitas bak penampungan air. Ada juga mengubah penampungan air yang mulanya berupa tandon menjadi Water Treatment Plant (WTP).
Sementara kegiatan perluasan SPAM lebih kepada penambahan jumlah sambungan penyaluran air kepada rumah penerima manfaat, sesuai dengan jumlah yang terus bertambah.
Kegiatan SPAM yang telah terbangun ke depannya dikelola secara mandiri oleh desa penerima manfaat, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Baik itu terhadap perawatannya, maupun pengelolaan iuran untuk per bulannya. Namun, sebelumnya mereka akan dilatih terlebih dahulu sebagai bekal dalam proses pengelolaannya.
"Sehingga, maksimal dirasakan masyarakat. Nantinya (SPAM) akan dikelola oleh BUMDes dan pembiayaan akan dibahas mereka, dengan sistem pembayaran tiap bulan," jelasnya.
Target pembangunan SPAM oleh Disperkim yang masuk dalam RPJMD 2021-2026, diklaim tuntas pada akhir tahun 2023 ini. Yakni, dengan menyelesaikan pembangunan SPAM di 56 desa dalam kurun waktu dua tahun. Sehingga, pada tahun 2024 mendatang, pengerjaan difokuskan kepada pembenahan SPAM yang sudah terbangun.
"Jadi tidak ada kendala dalam proses pembangunan, karena sifatnya teknis. Yang terkendala ini SDM yang mengelola saja lagi, butuh pelatihan," tutupnya. (Ian)
.jpg)
