KaltimKita.com, BALIKPAPAN - DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) menggelar dialog dan serap aspirasi bersama Kantor Staf Presiden di Hotel Platinum, Jumat (22/4/2022). Mengangkat tema Kaltim mengawal IKN Nusantara.
Ya dalam dialog tersebut, menghadirkan narasumber yakni Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan, Wakil Ketua Umum DPP GAMKI Indra Jaya Rajagukguk, mantan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Panglima Koppad Borneo Dr. abriantinus, M.A serta mantan Rektor Universitas Balikpapan Dr. Piatur Pangaribuan, A.Md,.S.H,.M.H.
Dalam pemaparan nya, Usup Setiawan mengatakan pembangunan IKN diharapkan menciptakan pemerataan ekonomi. Terlebih terdapat tujuh tantangan dalam pembangunan nya yakni menyangkut regulasi, lembaga pengelola, pendanaan, penyediaan lahan, keterlibatan masyarakat, kontribusi masyarakat lokal dan peran serta pemerintah daerah.
”Pembangunan IKN akan dilakukan dengan cara serba canggih dan ramah lingkungan. Mari kita jadikan pembangunan IKN sebagai agenda besar bangsa dan seluruh komponen diharapkan berkontribusi dan mendukung,” ujar Usup Setiawan.
Pun Wakil Ketua Umum DPP GAMKI Indra Jaya Rajagukguk mengatakan budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar perlu tetap dilestarikan agar tidak punah. Proses pembangunan IKN harus dikawal bersama, sehingga perubahan kepemimpinan atau rezim tidak mempengaruhi pembangunan nya.
”Kompetensi dan kemampuan masyarakat lokal perlu diberdayakan dan diberikan kesempatan luas untuk berkembang,” ujar Komisaris Independen PT PP Presisi.
Sementara Rizal Effendi menjelaskan dalam dialog kali ini yakni perlu adanya peningkatan pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Termasuk melibat Universitas Mulawarman untuk pengelolaan kehutanan di wilayah IKN.
”Juga mendorong Institut Teknologi Kalimantan sebagai proyek strategis Nasional. Berharap agar nasib kabupaten Penajam Panser Utara agar mendapat bantuan terkait persoalan hutang yang mencapai 400M bisa terealisasi,“ ujar Rizal Effendi.
Senada dengan Rizal,Dr Piatur Pangaribuan mengatakanKaltim memiliki 100 universitas yang dianggap perlu untuk ditingkatkan kualitasnya dan didukung pembangunannya. Hal ini agar bisa menjadi tempat yang menghadirkan SDM yang unggul dan berkualitas.
Pun berharap agar adanya penyesuaian terkait pendapatan daerah dari distribusi energi. Kaltim termasuk daerah yang memiliki angka tinggi untuk konflik lahan, sehingga perlu keterlibatan tokoh adat sebagai solusi.
”Kebanyakan konflik lahan diakibatkan oleh perubahan status menjadi hutan lindung. Masyarakat sekitar IKN diharapkan tidak hanya mendapat pekerjaan yang layak, namun juga pendidikan yang berkualitas,” jelas Piatur.
Sementara Dr. Abriantinus mengajak masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN dengan cara memberikan masukan. ”Tokoh adat dan budaya perlu dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Masyarakat asli diharapkan mendukung penuh pembangunan IKN,” kata Dr Abriantinus. (and)
.jpg)
