Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-44 Masa Sidang III Tahun 2021 secara virtual diruang rapat gabungan dengan Pemerintah Kota Balikpapan, pada Senin (15/11/2021) pagi.
Adapun agenda rapat yaitu, penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Wakil DPRD Kota Balikpapan, Subari yang yang memimpin jalannya rapat menyebutkan, Fraksi-fraksi masih menyoroti perihal pemandangannya terkait permasalahan Banjir, Kesehatan, serta Pendidikan.
"Untuk banjir sudah kami pahami dan telah diagendakan di multiyears, fokus pengerjaannya pada titik sungai ampal, jadi difokuskan pusat banjir dari sana dulu," jelasnya Subari di wawancarai awak media seusai paripurna.
Kemudian masalah kesehatan, lanjutnya, selain membahas pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, fraksi-fraksi juga menyoroti pelayanan penggratisan BPJS kelas 3 non penerima upah, perlu evaluasi dalam kriteria agar tidak membebankan anggaran APBD. Diketahui di APBD perubahan telah dianggarkan 18 Milyar, dan APBD murni 2022 sekitar 80 Milyar.
"Jangan sampai kriterianya tidak jelas dan membebankan APBD kita. Nah itu juga harus jelas perwalinya dan implementasinya nanti seperti apa juga kriteria-kriterianya, agar kiranya nanti tidak membengkak," tutur politisi PKS Ini.
Subari juga meyampaikan mengenai peningkatan infrastrukrur pendidikan, dimana ditahun ini Pemerintah Kota Balikpapan sudah memultiyearskan dua lokasi pembangunan sekolah, yakni Sekolah Terpadu di Balikpapan Regency, dan SMP di Balikpapan Barat.
"Untuk daerah regency memang lokasinya masih dalam bentuk surat pernyataan padahal anggarannya sudah diketuk, nah ini pansus aset sedang bekerja dan mendalami, tentunya ini harus diseriusi dan diperjelas," sambung Subari. (lex)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
