KaltimKita.com, TANA PASER - DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD strategis. Dari analisa DPRD, masih ada kurang sinkron antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Bappedalitbang Kabupaten Paser, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022.
Anggota Banggar DPRD Paser Basri Mansyur yang mempertanyakan anggaran, target dan realisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), khususnya sub kegiatan pada program penyelenggaraan jalan.
"Belanja modal jalan dan jembatan anggarannya Rp 200 miliar lebih, realisasinya Rp 179 miliar dengan persentase 89 persen," kata Basri, Kamis (6/4/2023).
Sementara data yang ditampilkan DPUTR untuk rekonstruksi jalan dengan indikator panjang jalan yang ditingkatkan dengan target 40 kilometer, anggarannya Rp 317 miliar dan realisasi Rp 172 miliar. Menurutnya ada ketidaksesuaian data LKPj lampiran dari (Dinas) PUPR dan data rekapitulasinya.
Anggota Banggar lainnya Ikhwan Antasari juga senada. Dia bertanya-tanya mengenai panjang jalan yang ditingkatkan 40 kilometer dengan anggaran Rp 317 miliar. "Didata (slide DPUPR) target 40 kilometer dengan realisasi anggaran Rp 172 miliar. Ini perlu penjelasan dari DPUPR atau dari tim penyusun (TAPD)," ucap Ikhwan.
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Bappedalitbang Paser Rustan menuturkan jika target peningkatan jalan sepanjang 40 kilometer disusun pada saat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sementara untuk anggaran Rp 317 miliar yang disahkan dalam APBD.
Target itu disusun pada saat RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan kita mengubah target saat penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) karena sistem yang tidak memungkinkan.
Sekretaris BKAD Paser Syahdani juga mempertanyakan sebesar Rp 317 miliar. Pasalnya, datanya untuk belanja modal hanya Rp 203 miliar dan realisasinya Rp 179,3 miliar dengan persentase 89 persen.
"Makanya kami pertanyakan Rp 317 miliar itu. Aplikasi juga kita ini untuk upload masih banyak yang manual. Ini akan kami koreksi lagi dengan Dinas terkait," katanya.
Pimpinan rapat yang juga Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi menyebut kurang sinkron antara Bappedalitbang dan BKAD Kabupaten Paser. "Datanya beda-beda. Bappeda dan BKAD sinerginya ke depan harus lebih baik lagi," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu. (Adv)
.jpg)
.jpg)
