DPRD Minta Kementan Berikan Perhatian Khusus untuk Pembangunan Pertanian di PPU

Kaltimkita.com, PENAJAM- Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di sektor pertanian di Benuo Taka. Mengingat PPU salah satu daerah penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan saat Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin bersama Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono Basuki, Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi dan sejumlah anggota DPRD PPU mendatangi Kementan di Jakarta pada Kamis (12/5/2022).

Wakidi mengatakan, kunjungan kerja ke Kementan untuk konsultasi arah kebijakan ketahanan pangan Kementan tahun 2023. Dan memastikan PPU sebagai penyangga pangan IKN apakah mendapat skala prioritas dalam pembangunan sektor pertanian atau tidak. Karena, saat ini PPU sebagai penyangga utama IKN belum mendapatkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur pertanian.

“PPU belum jadi prioritas. Karena, proses penganggarannya di pusat belum berada di level atas atau button up,” kata Wakidi.

Ketua Komisi II DPRD PPU ini menuturkan, DPRD menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pembangunan pertanian berbasis kawasan. Karena, PPU hanya mendapatkan kuota 1.500 hektare. Sedangkan daerah ini memiliki lahan pertanian produktif lebih 10.000 hektare.

Selain itu, DPRD PPU juga meminta Kementan untuk memberikan kebijakan anggaran khusus untuk peningkatan produksi pertanian di PPU. Karena, sampai saat ini produktivitas sawah di Benuo Taka hanya dua sampai empat ton per hektare. Produktivitas lahan pertanian di PPU belum bisa menembus enam ton per hektare tidak terlepas dari pemenuhan pengairan.

Karena itu, Kementan diminta memberikan kebijakan khusus terkait dengan pemenuhan infrastruktur irigasi dan lainnya.

“Kita minta PPU jadi prioritas untuk peningkatan produksi pertanian sehingga hasil panen bisa naik menjadi enam ton per hektare,” ujarnya.

Wakidi menyatankan, Pemkab PPU proaktif mengajukan berbagai program ke Kementan untuk peningkatan produksi pertanian di daerah ini.

“Kami berharap Pemkab PPU memprioritaskan perencanaan terpadu dengan IKN. PPU harus proaktif, kalau tidak dikhawatirkan PPU ketinggalan. Karena, penyangga pangan IKN tidak hanya Kaltim. Kalsel dan Kalteng juga masuk dalam perencanaan daerah penyangga pangan IKN,” tuturnya. (adv/ade)