Tulis & Tekan Enter
images

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie (rk).

DPRD Samarinda Minta Standar Pengamanan Aksi Dievaluasi, Soroti Perlindungan Jurnalis di Lapangan

Kaltimkita.com, SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi, menyusul dugaan adanya hambatan terhadap kerja jurnalis saat peliputan unjuk rasa beberapa waktu lalu.

Fokus perhatian legislatif tidak semata pada insiden yang terjadi, tetapi lebih pada pentingnya memastikan standar operasional di lapangan mampu menjamin keselamatan semua pihak, termasuk wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, menyebut pihaknya menerima berbagai laporan terkait situasi tersebut, baik dari organisasi pers, pemberitaan media, hingga informasi yang beredar di ruang publik.

“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana sistem di lapangan bisa menjamin jurnalis tetap bekerja dengan aman tanpa hambatan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, dalam setiap aksi massa, keberadaan jurnalis merupakan bagian penting untuk menyampaikan informasi kepada publik secara utuh dan berimbang. Karena itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi bagian dari prosedur yang tidak bisa diabaikan.

Novan menilai, evaluasi perlu difokuskan pada koordinasi antar pihak di lapangan agar tidak terjadi miskomunikasi yang berujung pada terganggunya proses peliputan.

“Kita ingin ke depan ada standar yang jelas, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kesalahpahaman saat bertugas,” katanya.

Meski menerima berbagai laporan, DPRD tetap mendorong proses penelusuran dilakukan secara objektif dan berbasis fakta. Hal ini penting untuk memastikan setiap langkah yang diambil tidak bersifat spekulatif, melainkan berdasarkan temuan yang valid.

Lebih jauh, DPRD berharap pemerintah daerah bersama aparat terkait dapat memperkuat mekanisme perlindungan bagi jurnalis, sehingga kebebasan pers tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek keamanan di lapangan.

Langkah evaluatif ini diharapkan tidak hanya merespons kejadian yang ada, tetapi juga menjadi pijakan dalam membangun sistem pengamanan aksi yang lebih profesional, terukur, dan menghormati peran pers sebagai pilar demokrasi. (rk/adv).



Tinggalkan Komentar

//