Kaltimkita.com, BALIKPAPAN- Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Parlindungan turut menyoroti keterlambatan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP di Kota Balikpapan.
Parlindungan mengungkapkan bahwa keterlambatan ini sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. Mengingat program RPJMD sudah jauh hari dipersiapkan. Sehingga kurang tepat apabila Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan beralasan hal yang teknis.
"Kalau bicara masalah spek bicara di awal. Saat pengajuan anggaran. Jangan anggaran sudah diajukan baru bicara masalah spesifikasi. Katalog sudah jelas. Dokumen lelang sebentar saja dibuat. Ini juga menjadi bahan kami untuk evaluasi Dinas Pendidikan," ujar Parlindungan, Rabu (13/7/2022).
Ditambahkan Parlindungan bahwa hal yang wajar jika orang tua murid bertanya-tanya terkait realisasi seragam gratis dari Pemerintah Kota Balikpapan itu.
"Sudah masyarakat disibukkan anaknya masuk sekolah. Tunggu lagi masalah seragam. Sehebat apa sih mesti uji lab masalah seragam," tambah Parlindungan.
Ditambahkan Parlindungan keterlambatan ini disinyalir kurangnya responsif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan. Termasuk adanya pergeseran anggaran yang kini menjadi Rp 23 Miliar.
"Pergeseran anggaran berkaitan spesifikasi. Kalau bicara sekarang. Berarti Disdikbud mengajukan anggaran di 2022 murni tidak valid dong," tambahnya.
Masalah keterlambatan ini bisa teratasi sejak awal. Terutama ketika masing-masing sekolah membuka PPDB. Mengingat kuota siswa baru sudah ditentukan sejak awal, sehingga pembuatan baju mulai dari ukuran sudah bisa dijalankan saat itu juga. (dil)
.jpg)
