Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Asisten Admistrasi Umum Totok Heru Subroto menghadiri Kegiatan Pembinaan Komunikasi (Binkom) Cegah Konflik Sosial Kodim 0906/Kutai Kartanegara (KKR), di Aula Darmawangsa Kodim 0906/KKR, Tenggarong, Rabu (5/4/2023) pagi.
Kegiatan yang digelar oleh Kodim 0906/KKR tersebut, mengusung tema “Peran Seluruh Komponen Masyarakat dalam Mencegah Konflik Sosial di Wilayah Kodim 0906/KKR”. Yang menghadirkan seluruh komponen di wilayah Kukar dalam kegiatan ini untuk berdialog dengan narasumber Dandim 0906/KKR Letkon Infanteri Jeffry Satria dan Kaban Kesbangpol Kukar Rinda Desiati.
Pemkab Kukar, kata Totok pada prinsipnya sangat mendukung dilaksanakannnya kegiatan ini sebagai langkah prefentif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di Kukar. Pemkab Kukar meyakini bahwa TNI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki peranan penting didalam mendeteksi dan mencegah lebih dini kerawanan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial.
Dalam konteks kegiatan Binkom Cegah Konflik Sosial yang diselenggarakan oleh Kodim 0906/KKR ini, Pemkab Kukar mengapresiasi langkah-langkah persuasif TNI dalam meningkatkan komunikasi bersama masyarakat. TNI sebagai pihak yang paling strategis didalam merawat keutuhan NKRI memiliki tantangan untuk hadir di tengah masyarakat, mengenali kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"TNI tentu harus bersinergi bersama beberapa komponen, antara lain Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, dan jejaring masyarakat lainnya dalam upaya mencegah konflik sosial. Kerja sama ini dibutuhkan terutama karena dapat memperluas jaringan informasi dan mempermudah akses ke masyarakat," kata Totok.
Tidak kalah pentingnya, melalui sinergi bersama Pemkab Kukar, TNI dapat mengedepankan fungsi edukasi kepada masyarakat dengan menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi sumber konflik, seperti perbedaan identitas keagamaan, etnisitas, maupun kesenjangan sosial.
Secara bersama-sama dapat membangun kepercayaan dan kerja sama bersama kelompok-kelompok masyarakat tersebut jika ditemukan akar pemicu yang menjadi potensi kerawanan dan kemunculan konflik sosial.
“Pemkab Kukar bersama badan dan instansi perangkat daerah terkait yang menangani permasalahan sosial senantiasa siap dan bersedia bersinergi bersama TNI dalam merawat ketertiban, keamanan, kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya. (Ian)
.jpg)
