Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejatinya adalah masa yang penuh warna, imajinasi, dan tawa. Namun, rencana penerapan kebijakan wajib PAUD selama satu tahun yang nantinya dimulai tahun ajaran 2026 khususnya di Balikpapan menjadi perhatian Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, agar pendidikan dini itu sejatinya tidak kehilangan roh utamanya yakni menyenangkan dan ramah anak.
Dalam sesi dialog santai bersama wartawan Balikpapan di Scako Kafe, Jumat (20/6/2025), Dewan Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini menekankan pentingnya menjaga PAUD tetap menjadi ruang belajar yang membahagiakan.
“Anak-anak usia dini tidak boleh dicekoki pola belajar kaku seperti di sekolah dasar. PAUD bukan miniatur SD,” ujar Hetifah.
Politisi Golkar itu menyuarakan kekhawatirannya terhadap potensi penyimpangan niat baik, ketika kebijakan wajib PAUD malah berubah menjadi tekanan baru bagi keluarga dan anak-anak.
Kendati begitu, ia menyoroti adanya kecenderungan beberapa lembaga PAUD yang mulai menerapkan sistem pembelajaran formal dan seragam, bahkan memberi tugas akademik yang kurang sesuai dengan usia perkembangan anak.
“Masa-masa awal pendidikan seharusnya membangun rasa percaya diri, karakter, dan kreativitas anak. Harus ada unsur bermain, bukan beban,” tegasnya.
Lebih dari sekadar metode belajar, Hetifah juga menggarisbawahi aspek keadilan akses. Jika PAUD ditetapkan sebagai bagian dari pendidikan wajib 13 tahun, maka negara, kata dia, memiliki tanggung jawab penuh dalam pembiayaannya.
“Orang tua tidak boleh dibebani. Pemerintah harus hadir, menyediakan Dana Operasional Pendidikan (DOP) PAUD agar semua anak, tanpa terkecuali, bisa menikmati pendidikan usia dini yang layak dan gratis,” kata Hetifah.
Ia juga mengingatkan soal pentingnya mutu pendidikan PAUD. Kualitas guru, kurikulum, hingga proses akreditasi lembaga pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“PAUD bukan tempat penitipan anak. Ini tempat membangun fondasi karakter dan kecerdasan generasi masa depan. Tidak bisa sembarang orang mengelolanya,” tambah Hetifah.
Di Balikpapan sendiri, jumlah lembaga PAUD sudah cukup menjanjikan. Namun, Hetifah mendorong agar pembenahan terus dilakukan, termasuk peningkatan kapasitas guru dan kepatuhan pada standar akreditasi.
Ia berharap, PAUD wajib yang akan diterapkan tidak hanya menjadi angka tambahan dalam masa pendidikan, melainkan benar-benar menjadi titik awal tumbuh kembang anak secara optimal.
“Kalau kita mulai dengan cara yang benar, anak-anak kita akan tumbuh jadi pembelajar sejati. Dan itu dimulai dari PAUD yang bahagia,” tutup Hetifah. (lex)
.jpg)
