KaltimKita.com, PASER - Wakil ketua komisi I DPRD Paser Indra Pardian mengingatkan ke seluruh perangkat daerah Pemkab Paser agar berlari cepat, menyelesaikan program visi misi bupati dan wakil bupati yang jabatannya tidak panjang sampai 2024.
Dalam catatan Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikannya pada rapat pengesahan APBD 2023 awal November lalu, Indra banyak memaparkan sejumlah catatan. Diantaranya perlunya peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian.
Dengan cara ditempuh melalui berbagai strategi. Seperti revitalisasi sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan baik untuk penduduk Paser maupun sebagai penyangga IKN, Pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian, pemberdayaan UMKM.
"Peningkatan kualitas pelayanan publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif; ditempuh melalui berbagai strategi juga perlu," kata Indra, Rabu (16/11/2022).
Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat perlu dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengintegrasikan sistem informasi pelayanan publik.
Sehingga bisa meningkatkan kualitas SDM Aparatur pelayanan publik. Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak kalah pentingnya kata Indra.
Politikus PKB itu menyebutkan pemerintah harus emperlancar konektivitas dan aksesibilitas antar desa, kecamatan dan Ibu kota Kabupaten serta sentra pertumbuhan ekonomi.
Meningkatan Kualitas pembangunan sarana dan prasarana publik juga tidak kalah pentingnya. Di bidang infrastruktur, ketersediaan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi dan infrastruktur lingkungan permukiman masih sangat dibutuhkan masyarakat.
Di bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial, kualitas belajar mengajar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan dan pemerataan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas perpustakaan perlu ditingkatkan.
Sama halnya di bidang kesehatan, peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, penurunan prevalensi stunting, pembudayaan perilaku hidup sehat, peningkatan akses dan mutu layanan KB.
Begitu juga peran perempuan dalam pembangunan, perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, produktivitas, perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat. (adv)