Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pengelola Mangrove Center Graha Indah Balikpapan/Penggiat dan Pemerhati Lingkungan, Agus Bei beranggapan bahwa terkait kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur disambut dengan antusias yang luar biasa, bahkan didukung oleh banyak pihak.
Pun begitu, sebagai pengelola mangrove kota Balipapan, kelompoknya juga mengapresiasi adanya Ibu Kota Negara baru tersebut.
"Kami menyambut baik keberadaan IKN, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkat cukup pesat dan keberadaan Kota Balikpapan juga akan berkembang. Demikian juga dengan keberadaan IKN yang sudah di desain oleh pakar- pakar desain dan para ahli hukum," kata Agus Bei, Rabu (18/1/2023).
Agus mengatakan, mangrove center Balikpapan sampai saat ini terjaga dengan baik. Dan keberadaannya, kata dia, menjadi salah satu tujuan bagi tamu-tamu lokal maupun non-lokal bahkan mancanegara yang ingin melihat populasi mangrove di Indonesia sebelum menuju IKN.
Ia menilai, jarak IKN dengan kota-kota penyangga seperti Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Samarinda memang tidak terlalu jauh, namun dari segi tersebut, Balikpapan merupakan pintu gerbang ke IKN.
"Sehingga merupakan cerminan bagi pengunjung untuk mampir atau singgah terlebih dahulu ke kota Balikpapan," bebernya.
Berkaitan dengan itu, diyakininya investasi juga akan semakin meningkat di Kalimantan Timur dan khususnya Balikpapan, sehingga akan berdampak pada kebutuhan pemukiman dan kesediaan lahan.
"Adanya IKN saya tidak punya kekhawatiran, karena dengan luasan sekitar 200 hektare lahan tersebut akan didesain sedemikian rupa penataannya dan tempat-tempat tinggalnya," sambungnya.
Walau demikian, lanjut Agus, keberadaan kota Balikpapan juga perlu diperhatikan, karena desakan terhadap persoalan lahan akan semakin tinggi, meskipun di Balikpapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbilang tinggi seperti hutan di luar kawasan tersebut, walau sudah diatur dalam RT-RW tapi dirasa tidak cukup kuat.
"Untuk IKN kami yakin dan optimis, kita sambut dengan sebaik baiknya karena pertumbuhan segala bentuk ekonomi nanti akan timbul untuk kemajuan pendidikan dan sentra-sentra, tetapi jangan hanya dipikirkan lokasi IKN nya saja, namun harus ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah Kota Balikpapan," jelasnya.
"Saya membuka diri kalau kita diminta memberikan suatu pemikiran terhadap solusi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah dengan menjadikan lahan mangrove ini menjadi milik pemerintah pusat. Kehadiran pemerintah pusat disini dibutuhkan sekali karena ketika ini menjadi garis lurus kepada ibu kota negara, ini adalah wajahnya Balikpapan yang juga wajahnya IKN Nusantara," tandasnya. (*/lex)
.jpg)
