Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan menilai kenaikan UMK berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat.
Diketahui, UMK Balikpapan 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.856.694,43 per bulan dan berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan dampak kenaikan UMK terhadap struktur ekonomi kota yang tengah bertransformasi ini.
Berdasarkan data BPS Triwulan III-2025, ekonomi Balikpapan didominasi investasi 31,82 persen, disusul konsumsi rumah tangga 21,92 persen dan konsumsi pemerintah 3,59 persen.
Dengan struktur tersebut, kenaikan UMK terutama mendorong konsumsi rumah tangga, meski kontribusinya terhadap PDRB masih di bawah investasi.
"Dalam jangka pendek, peningkatan daya beli pekerja dapat menjaga momentum sektor perdagangan dan jasa," ujar Robi Ariadi.
Namun, dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Balikpapan lebih ditentukan oleh keberlanjutan investasi dan pembentukan modal.
Hal ini khususnya yang terkait dengan konstruksi, industri penunjang, dan jasa bernilai tambah.
Bank Indonesia memandang bahwa kenaikan UMK perlu berjalan beriringan dengan iklim investasi yang kondusif.
Tujuannya agar konsumsi dari kenaikan upah memperkuat, bukan menggantikan, peran investasi sebagai motor utama ekonomi Balikpapan.
Robi menjelaskan kenaikan UMK idealnya selalu berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas.
Dalam konteks Balikpapan, struktur tenaga kerja cukup beragam, mulai dari sektor jasa, perdagangan, hingga industri penunjang migas dan konstruksi.
"Tantangan utama bukan hanya tentang tingkat upah, tetapi kesenjangan keterampilan atau skill mismatch," ungkapnya.
Karena itu, kenaikan UMK akan lebih berkelanjutan jika dibersamai dengan beberapa langkah strategis.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Kedua, adopsi teknologi dan efisiensi proses usaha. Ketiga, sinergi dunia usaha, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.
Dengan demikian, daya saing tenaga kerja tetap terjaga dan mampu mendukung keberlangsungan usaha.
Pendekatan ini dinilai penting agar kenaikan upah tidak hanya nominal, tetapi juga diimbangi peningkatan produktivitas pekerja.
Secara teori, kenaikan UMK memang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dari sisi biaya produksi atau cost-push inflation.
Namun, berdasarkan kondisi inflasi Balikpapan terkini, dampak kenaikan UMK terhadap inflasi masih relatif terbatas dan terkendali.
Berdasarkan data BPS, inflasi Balikpapan pada November 2025 tercatat 0,60 persen secara bulanan dan 2,31 persen secara tahunan.
Angka ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2025 sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen dan bahkan lebih rendah dari inflasi nasional.
"Komoditas penyumbang utama inflasi saat ini lebih didominasi oleh faktor non-upah," jelas Robi.
Contohnya, komoditas emas perhiasan yang dipengaruhi oleh tren harga global, atau komoditas hortikultura yang dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat curah hujan tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi Balikpapan saat ini lebih bersumber dari sisi pasokan dan faktor musiman, bukan dari kenaikan upah tenaga kerja.
Bank Indonesia menilai risiko inflasi dari kenaikan UMK tetap terkendali selama dilakukan terukur, bertahap, dan sesuai kemampuan dunia usaha.
Pengelolaan ini terutama dengan dukungan penguatan pasokan dan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan pekerja, dan keberlanjutan usaha tentu sangat krusial untuk terus dijaga.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat perlu diikuti dengan perbaikan tingkat pendapatan dan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja.
Namun, pada saat yang sama, keberlanjutan dunia usaha juga harus tetap terjaga agar aktivitas produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja dapat terus berlangsung.
Di Balikpapan, kenaikan upah minimum perlu diarahkan untuk memperkuat daya beli sekaligus mendorong produktivitas tenaga kerja.
"Bank Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga sebagai fondasi utama dari keseimbangan tersebut," tegas Robi.
Stabilitas inflasi memberi kepastian usaha dan investasi, sekaligus menjaga daya beli agar kenaikan pendapatan tidak tergerus harga.
Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Upaya lain yang terus dilakukan adalah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan inflasi tetap terkendali.
Melalui keseimbangan ini, Bank Indonesia memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Balikpapan dapat terus berlanjut secara inklusif dan berdaya tahan.
"Di mana kesejahteraan pekerja meningkat, dunia usaha tetap kompetitif, dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga," pungkas Robi Ariadi. (zyn)
.jpg)
.jpg)
