KaltimKita.com, SANGATTA – Dalam keterangan persnya Ketua DPRD Kutim Joni, S.Sos, Rabu ( 17/3) 2021, melalui ponselnya, mengatakan memasuki masa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bersama Bupati Kutai Timur Drs H Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Wabup Kutim Dr H Kasmidi Bulang ST, MM yang turut didampingi segenap kepala OPD lingkup Pemkab Kutim, memastikan banyaknya usulan prioritas yang masuk pada pelaksanaan musren tidak akan mungkin dapat terwujud dengan maksimal mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Ketua DPRD Joni minta anggota dewan Kutim gerakkan peran serta anggota DPRD Kaltim dan DPR RI membackup usulan prioritas musrenbang.
“Banyaknya usulan masyarakat yang masuk pada pelaksanaan musrenbang jika hanya sebatas mengandalkan sumber dari anggaran daerah tidak akan mungkin cukup. Terkait perihal tersebut maka saya bersama Bupati Ardiansyah berupaya mencarikan jalan keluarnya sebagai formulasi solusi,”jelas ketua dewan Joni.
Saat itu Bupati Ardiansyah menegaskan baik di hadapan ketua DPRD Kutim, perwakilan kepala OPD, terutama kepada camat dan kades dapat melibatkan peran stakeholder (perusahaan) yang berdomisili di area wilayahnya masing-masing. “Tolong yah Pak Camat dapat memerintahkan segenap kadesnya turun gunung dalam mendorong perusahaan-perusahaan untuk dapat andil mengisi pembangunan di kutim, artinya bersama – sama pemerintah, dewan bersinergi merealisasikan hasil usulan prioritas musrenbang nantinya,” ujar pejabat nomor satunya di teras Pemkab Kutim ini.
Berbeda halnya dengan yang disampaikan ketua DPRD Kutim, dirinya lebih kepada penekanan lintas koordinasi antara perwakilan dewan di tingkat Provinsi Kaltim, tingkat pusat dalam hal ini dewan RI melalui segenap perwakilan di kursi parlemen DPRD Kutim. “Dengan terkoneksinya backup dari dewan Kaltim, RI dipastikan mampu memperjuangkan semua aspirasi pada musrenbang,” tutup Joni.(adv/aji)
.jpg)
