KALTIMKITA.COM, SANGATTA – Bersikap dalam mengawal dan mengawasi pengelolaan APBD Kutim secara konsisten dan berkomitmen, maka segenap unsur kepengurusan DPD KNPI memandang perlu dialog edukasi publik cerdas bertemakan "Menakar Proses Pembahasan APBD Kutim".
Yang mana dialog publik tersebut terlaksana pada Rabu (1/9/2021) tepatnya pukul 19.30 Wita berlangsung di Gedung KNPI Kutim Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.
Pada ajang dialog itu, dibuka langsung oleh Ketua KNPI Kutim Lukas Himuq didampingi Sekretarisnya Alex Bhajo, turut pula menghadirkan narasumber terkait yang membidanginya seperti Kepala Bappeda Kutim, Suprihanto, Anggota DPRD Kutim, Faisal Rachman, dan Aktivis FRK, Erwin FS. “Mengapa kegiatan ini penting dilakukan? Sebagai bentuk kontrol kita bersama agar pengelolaan APBD dapat terkelola demi kepentingan segenap masyarakat Kutim secara tepat sasaran,” tegas putra daerah ini yang dipercayakan selaku Ketua KNPI.
Dialog mengupas tuntas APBD Kutim diselingi sesi tanya jawab, para sumber baik dari anggota DPRD berupaya memberikan informasinya secara lugas, spesifik dan gamblang terkait pengelolaan APBD apa saja yang dapat menjadi skala prioritas demi kemajuan Kabupaten di segala progres sektornya.
Seperti pada sesi wawancara sebelumnya melalui program KaltimKita.Com yang bertajuk Kopi Darat melek APBD Kutim, bersama ketua komisi B DPRD fraksi PDI – P Faizal Rachman yang memang membidangi seputar pengawasan anggaran daerah pembahasan dialog sahabat muda KNPI Kutim.
Tentunya selaku dewan Faizal sangat mendalami, memahami betul seluk beluk program pengelolaan APBD Kutim secara benar dan maksimal pada pemanfaatannya dengan harapan alokasi anggaran daerah tersebut benar - benar mampu terealisasikan penggunaanya untuk memperjuangkan progres pembangunan berdasarkan skala prioritas dan bersifat urgent.
“Pada pembahasan melalui KUAP PPAS yang diparipurnakan beberapa waktu lalu oleh teman – teman dewan memang saat ini fokus pada penyelesaian piutang agar Kutim dapat benar – benar terbebas dari istilah duka defisit yang berkepanjangan,” ulas Faizal yang terbilang kritis ini.
Namun Faizal menegaskan saat ini konsentrasi dewan sepakat menuntaskan pelunasan piutang demi mengakhiri badai defisit yang tak berkesudahan. “Baik pada pembahasan APBD, KUAP PPAS (perubahan) sebelum melakukan pembayaran harus jelas dulu, piutang dikarenakan apa? Kalau dikatakan membangun apakah sudah konkrit progres pelaksanaaannya prioritas atau tidak.
Permasalahan ini jugalah yang menjadi salah satu temuan BPK, mengapa demikian? Karena didapati pelaksanaan memang ada di PPA namun sebaliknya di DPA tidak terdaftar datanya, sementara kegiatan sudah dilakukan lantas mau dibayarkan dengan apa, maka lagi - lagi menyisakan piutang kondisi ini saya amati selalu terulang dan terulang terus, jadi bagaimana dapat membangun kalau demikian kondisinya,” beber Faizal.
Faizal mewakili anggota dewan berharap semoga saja di 2021 ini dapat benar – benar melunasi pembayaran utang sehingga roda pembangunan prasarana umum dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.
Intinya politisi parpol berlambang banteng merah moncong putih ini menerangkan perlunya analisa data dikaji secara mendalam sebelum dilakukannya pembayaran piutang kepada pihak kontraktor juga dapat dikaji cermat pada masing – masing OPD. “Jika perlu pertegas pertanyakan dulu misalnya anggaran hutang kapan, apakah pelaksanaannya prioritas atau tidak,” beber Faizal.
Sementara Ketua KNPI Lukas Himuq dialog interaktif serupa dapat disekjulkan dengan tema yang berganti – ganti topik pembahasannya secara rutin.
Sedangkan sekretaris KNPI Alex (familiar disapa red) melalui dialog publik dapat mendorong sinerginitas antara pemerintah, DPRD dan yang terpenting utamanya masyarakat demi kemajuan pemerataan pembangunan.(aji/rin)
.jpg)
