KaltimKita.com, TANJUNG REDEB – Kerap mendapati nelayan nakal karena perbuatan ilegal fishing, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memaksimalkan pengawan dan pengamanan terhadap ilegal fishing.
Dirinya menyadari, persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah. Lantaran regulasi kewenangan batas wilayah laut bukan menjadi kewenangan kabupaten.
Namun, sebagai langkah pencegahan, menurutnya Pemerintah Daerah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangunkan pos penjagaan di wilayah aktif nelayan.
“Jadi, nelayan yang menangkap ikan dengan cara yang salah, bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Jika permasalah ilegal fishing dibiarkan begitu saja, maka dampak yang diberikan kerusakan ekosistem laut.
"Jangan cuma pencegahan tapi tidak ada rencana. Ini perlu perhatian serius oleh seluruh pihak yang terkait," tegasnya.
Selain memengaruhi ekosistem laut, illegal fishing juga bisa mematikan sektor pariwisata. Sebab, keindahan destinasi wisata laut dapat rusak akibat pengeboman ikan.
“Saya apresiasi pemerintah daerah telah rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Tujuannya tentu mengingatkan masyarakat terkait masalah ini,” tuturnya.
Rudi menyarankan, pemerintah daerah lebih memaksimalkan pengawasan ilegal fishing. Seperti memperketat pengawasan, serta peka terhadap pelanggaran hukum seperti ilegal fishing.
“Banyak dampak buruknya, kualitas ikan juga jadi tidak bagus,” imbuhnya.
Dirinya mendukung pemberdayaan para nelayan dengan memberikan bantuan berupa mesin ketinting dan mesin dompeng untuk memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut.
Dengan adanya peraturan yang dibuat secara khusus, pihaknya berharap bisa berpengaruh besar kepada masyarakat, khususnya para nelayan.
Sebab, kebijakan pemerintah perlu melihat kondisi masyarakat yang bertujuan untuk menggantungkan hidup sebagai nelayan.
“Tentu, bersama-sama menjaga laut Berau ini,” tutupnya.(adv/gol)
.jpg)
