KaltimKita.com, TANJUNG REDEB – Masih banyaknya masalah yang muncul dari sektor pendidikan. Mulai dari anggaran tidak terserap maksimal, kurang meratanya Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas dan Sarana Prasarana (Sapras) pendidikan yang belum memadai.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengharapkan adanya evaluasi secara menyeluruh di layanan sektor pendidikan. Terlebih, 20 persen anggaran dari APBN dialokasikan untuk fungsi pendidikan.
Dengan anggaran yang cukup besar, dirinya mempertanyakan anggaran pendidikan tetapi tidak dipergunakan untuk memberi manfaat secara merata.
“Kita lihat di Musyawarah Perencaan Pembangunan (Musrenbang), sektor pendidikan selalu diusulkan sebagai skala prioritas. Dari tingkat kampung sampai kecamatan,” jelasnya.
Ditambah, Pemerintah Daerah dihadapi persoalan darurat tenaga pendidik akibat regulasi tentang larangan pengangkatan tenaga guru honorer sedangkan sistem mengangkat PPPK tidak mudah.
Belum lagi, banyaknya masalah akses dan fasilitas layanan pendidikan yang belum memadai khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah terluar Kabupaten Berau.
Untuk itu, Peri mengingatkan agar anggaran pendidikan yang telah disusun harus direalisasikan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Tentu, penggunaan anggaran harus sesuai dengan prioritas kebutuhan dengan melihat skala prioritas,” tutupnya.(adv/gol)
.jpg)
