Kaltimkita.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan tiga pokok penting kepada Organisasi Perangat Daerah (OPD) se Kukar, pada Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2022 Triwulan III, Selasa (8/11) di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar.
Pertama yakni kontrol proses. Untuk itu, Edi menginginkan agar OPD dapat memperkuat tahapan secara konsisten termasuk administrasi, memperkuat pengendalian internal, dan mengefektifkan konsolidasi internal.
Kedua, pahami substansi, yakni OPD diminta untuk memperkuat pemahaman regulasi dan dokumen teknis, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan bekerjasama dengan para ahli atau akademisi dalam hal tersebut.
Dan yang ketiga, OPD dan stakeholder terkait agar berkoordinasi efektif, dengan memperkuat kolaborasi, strategi dan merumuskan solusi penyelesaian masalah secara dini.
Edi kemudian meyebutkan, secara khusus hal yang diperbaiki yakni persoalan internal, diantaranya proses administrasi harus dipercepat, Kepala OPD harus memperbaiki masalah realisasi kegiatan fisik.
“Jalankan SOP dengan baik dan benar, akui kelemahan dan perbaiki, jaga etika birokrasi, jangan saling melempar kelemahan, mari sama-sama kita perbaiki ini,” tegasnya.
Ia juga mengimbau Kepala OPD untuk mengidentifikasi keberhasilan dampak program masing-masing yang telah dilakukan.
Yaitu dalam hal penanggulangan kemiskinan harus fokus pada pengurangan kemiskinan ekstrim. Terkait pertumbuhan dan pemerataan, agar berupaya untuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indeks infrastruktur.
Sedangkan untuk daya saing daerah, agar bersama-sama berupaya meningkatkan kulaitas pembangunan daerah. Serta dalam menciptakan kesempatan berusaha lapangan kerja, Edi mengatakan hal tersebut terkait dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada.
Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, yang tetap berpegang pada prinsip efektif dan efisien juga diharapkan optimal. Untuk itu, Edi menilai pentingnya melakukan analisis manfaat dengan mengkaji dan memastikan kegiatan dapat dijalankan dengan optimal.
Hal tersebut didukung dengan peneleaahan teknis dan sumber daya, maka lakukan pemetaan dan jalin komunikasi dengan stakeholder yang terlibat. Serta, penyusunan anggaran juga harus sesuai dengan kebijakan nasional dan daerah.
“Kelemahan tahun ini sama-sama kita perbaiki, jadi tak terjadi di tahun 2023, mari kita saling mengingatkan untuk perbaikan,” tutupnya. (ian)
.jpg)
