Pemkab Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sekretariat Daerah

Kaltimkita.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Sekretariat Daerah Kukar, yang dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Dafip Haryanto di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (3/11/2025).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setkab Kukar ini diikuti perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik secara luring maupun daring.

Kepala Bagian Ortal, Fipin Indera Yani, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk membangun pemahaman bersama antara penyelenggara dan masyarakat terkait kebijakan pelayanan publik.

“Forum ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, masukan, dan saran terhadap kualitas layanan yang mereka terima,” ujarnya.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, dalam sambutan yang dibacakan Asisten III Dafip Haryanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Sekretariat Daerah yang telah memfasilitasi pelaksanaan forum tersebut.

“Semoga kegiatan ini menghasilkan standar pelayanan yang ideal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas,” ucapnya.

Aulia menegaskan, di era digital saat ini, masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan. Karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus mampu beradaptasi dan berinovasi.

“Standar pelayanan menjadi komitmen moral dan profesional penyelenggara dalam memenuhi harapan masyarakat. Ini bukan sekadar kewajiban, tapi janji pemerintah kepada publik,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta forum aktif memberikan kritik dan saran konstruktif demi penyempurnaan standar pelayanan yang ada.

“Masukan dari masyarakat sangat penting agar pelayanan publik di Kukar terus dievaluasi dan diperbaiki,” tandasnya.

Aulia menekankan bahwa standar pelayanan yang terukur dan implementatif adalah kunci utama mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan menjadi cerminan nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

“Pelayanan publik yang baik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat,” tutupnya. (Ian)