Kaltimkita.com, Kutai Kartanegara – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo serta Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo, meluncurkan Proyek Perubahan (Proper) Pertanggungjawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomis Pasti (Cakep) dan Evaluasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu (23/10).
Menurut Rendi, perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Kukar mengalami kemajuan yang signifikan mulai dari diberlakukannya Transaksi Non Tunai (TNT) ditindaklanjuti dengan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D online dan dilengkapi dengan ATKP.
Namun demikian belum disempurnakan dengan adanya regulasi yang mengatur dokumen standar transaksi online, sehingga mampu menjawab kegelisahan pimpinan terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan percepatan pertanggungjawaban belanja.
“Semoga pedoman pertanggung jawaban ini dapat memudahkan pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui percepatan pertanggungjawaban belanjanya,” harapnya.
Kepala BPKAD Kukar Sokotjo mengatakan, latar belakang Launching Proper Pertanggung jawaban Belanja Online Cakep ini, adalah lambatnya penyelesaian dokumen pertanggung jawaban belanja yaitu ganti uang persediaan (GU) serta pembayaran langsung (LS).
"Tingkat akurat dan akuntabilitas data kurang dapat dipercaya, serta alokasi dana penyelesaian dokumen, pertanggung jawaban belanja tidak ekonomis," terangnya.
Adapun tujuan launching Cakep ini adalah tersedianya surat edaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang dokumen standar pertangungjawaban online, dan implementasi peraturan Bupati tentang pedoman pertanggung jawaban belanja online dirasakan manfaatnya dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kukar. (Ian)
.jpg)
