Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Maraknya pengupasan lahan yang dilakukan pengembang-pengembang nakal di kota Balikpapan, diyakini juga menjadi penyebab utama semakin memperparahnya banjir di kota Beriman.
Ya, menindaklanjuti hal itu, DPRD kota Balikpapan pun menyoroti dinas terkait tentang pengawasan, agar sejatinya tidak tebang pilih dan tegas dengan para oknum yang melanggar aturan.
Apalagi Pemerintah Kota Balikpapan sudah mengintruksikan kepada seluruh dinas terkait, agar benar-benar mengawasi dan mempelototi para pengembang yang melanggar regulasi.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, Dinas Perizinan dan Satpol PP Balikpapan mesti memperketat aturan mengenai pengupasan lahan kepada pengembang-pengembang nakal.
"Yang lalu, kami juga dapatkan di batu ampar yang izinnya tidak ada, hanya izin perinsip tapi mereka (pengembang) sudah mengelola. itu tidak boleh, sebab akhirnya berdampak banjir ke masyarakat," ujar Abdulloh kepada media, Selasa (6/9/2022).
Abdulloh menambahkan, ia meminta kepada Satpoll PP Balikpapan untuk aktif meninjau lokasi-lokasi yang melanggar, jika perlu tutup dan beri segel police line.
Alwi Al-Qadri
Senada, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengungkapkan, bahwa dinas terkait mesti terus bersinergi dengan DPRD untuk melakukan pengawasan ketat, karena land clearing yang melanggar aturan sangat berpotensi menyebabkan banjir.
"Yang jelas harus terus ada kolaborasi baik dari dinas perizinan, satpol pp, kecamatan, kelurahan dengan komisi III DPRD Balikpapan. Karena banjir adalah masalah yang sangat serius," tegasnya.
Alwi mengaku, pihaknya sering melakukan sidak, namun oknum pengembang nakal tersebut menghilang hanya meninggalkan alat di lokasi.
"Kami sering sidak terkait pengupasan lahan ini, baik di Jotun, Beller dan tempat lain. Tapi kenapa setiap kami datang mereka tidak ada. Kami juga tidak tau apakah informasi ini bocor atau bagaimana," tutupnya. (lex)
.jpg)
