Oleh : Hery Sunaryo
Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi (FORMAT)
BALIKPAPAN-Kosongnya jabatan Wakil Walikota Balikpapan, mendiang Almarhum Thohari Azis selaku Wakil Walikota terpilih yang juga sebagai Ketua Umum Partai PDIP DPC Balikpapan meninggal dunia, sampai saat ini, belum ada penggantinya, hal ini mendapat sorotan dari Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi (Format) Hery Sunaryo, yang juga seorang Advokat, ia menilai, jabatan Wawali masih kosong lantaran lambatnya kinerja Pansus Wawali oleh DPRD Kota Balikpapan.
Bayangkan Pansus Wawali sudah 4 bulan baru menyelesaikan tatib, itu pun informasinya tatib lama yang disahkan, No 1 tahun 2020, harusnya kalau tatib yang lama yang dipakai, tentu tidak perlu memakan waktu lama sampai berbulan - bulan.
Bisa dibayangkan berapa banyak uang rakyat yang sudah dihabiskan untuk membiayai pansus DPRD untuk pemilihan Wawali kota Balikpapan selama ini?
Jangan sampai pansus pilwawali oleh DPRD ini dijadikan pintu agar mendapatkan tambahan penghasilan uang perjalanan dinas honor rapat dan lain-lain, karena kalau kita lihat banyaknya perjalanan dinas DPRD yang tidak jelas pertanggung jawabannya koordinasi studi banding, setelahnya tidak jelas studi bandingnya menghasilkan apa?
Selama 4 bulan ini Pansus Wawali kota Balikpapan, hanya mengesahkan tatib yang sudah ada, masa pengesahan tatib memakan waktu sampai 4 bulan? padahal masih banyak PR yang harus diselesaikan dan dikerjakan oleh DPRD Balikpapan
Semisal kemarin saat pembahasan APBD-P 2022, target PAD kita tidak tercapai lantaran ada kesalahan dalam menentukan target pendapatan, yang semula ditetapkan di APBD Murni sebesar Rp 850 M dan tiba-tiba dalam pembahasan APBD-P bukannya naik malah turun menjadi Rp. 785 M, hal ini membuat masyarakat terkejut karena terjadinya penurunan PAD yang seharusnya naik.
Harusnya DPRD melakukan kroscek terhadap kinerja eksekutif, dan menjelaskan secara jelas kemasyarakat kenapa kok sampai target PAD kita turun signifikan, ini menandakan ada persoalan kinerja yang harus dievaluasi.
Terlihat aneh memang, harusnya saat pembahasan APBD -P pendapatan PAD kita ditarget naik, ini kok malah turun? Ini menandakan ada persoalan kinerja yang kurang baik yang harusnya DPRD kita berani melakukan kroscek mendalam.
Jangan sampai masyarakat beranggapan, atau menduga-duga terjadi kejahatan di dalam menentukan target PAD Kota Balikpapan.
Karena jelas untuk menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ada indikatornya ada rumusnya ada tahapan mekanismenya, kalau toh turun harusnya tidak signifikan sampai puluhan miliar?
Anehnya ketua dan anggota DPRD kita melihat turunnya target PAD kota Balikpapan hanya diam saja, cek and balance terhadap kinerja eksekutif tidak terlihat, dan DPRD menganggap persoalan turunnya PAD seolah hal biasa yang tidak perlu disuarakan, dan tidak perlu dipublikasikan kemasyarakat, inikan aneh, ada apa dengan ketua dan anggota DPRD kota Balikpapan ?
Persoalan lain misal, tentang pendidikan bahwa setiap tahun saat penerimaan siswa baru selalu masyarakat ribut karena khawatir anaknya tidak sekolah, persoalannya lulusan SD ke SMP tidak berbanding lurus dengan daya tampung sekolah, karena kota Balikpapan kekurangan ruang kelas.
Problemnya sangat jelas kita kekurangan ruang kelas baru, kok solusinya malah pengadaan baju seragam sekolah dengan nilai sebesar Rp 22 miliar, padahal jika kita menambah ruang kelas 50 ruangan dibagi 6 kecamatan maka tiap kecamatan 9 ruangan.
Kalau di kecamatan ada 3 sekolah SMP maka satu sekolah menambah 3 ruangan saja, dengan estimasi satu ruangan sebesar Rp 200 juta maka kita hanya butuh anggaran sebesar Rp. 10 miliar, maka tiap tahun tidak akan ada lagi ribut- ribut masalah penerimaan siswa baru
Tetapi anehnya DPRD kita malah menyetujui usulan Walikota untuk pengadaan baju seragam sekolah, inikan jelas aneh? Gak nyambung antara persoalan dan solusinya, kebutuhan yang prioritas adalah ruang kelas malah solusinya baju seragam sekolah?
Ternyata sampai saat ini baju seragam tersebut juga tidak terealisasi, banyak masyarakat yang menunggu karena sudah terpublikasi besar - besaran baju seragam gratis, yang anehnya DPRD kita tidak mampu menolak usulan tersebut dan hanya bisa menyetujui tanpa ada kritikan sedikit pun terhadap usulan pengadaan seragam ini, tentu ini menjadi tanda tanya di masyarakat ada apa dengan ketua dan anggota DPRD kita?
Banyak dugaan, DPRD kita diam karena adanya kepentingan politik dalam menentukan wakil walikota Balikpapan, sehingga banyak dugaan masyarakat bahwa bungkamnya anggota DPRD kota Balikpapan terhadap persoalan pembangunan Kota Balikpapan berkaitan erat dengan adanya sandiwara politik pemilihan Wawali kota Balikpapan.
“Kekosongan Wakil Walikota Balikpapan dengan sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, sangat riskan karena dalam UU 10/2016 Pasal 201 menyebutkan pemilihan serentak kepala daerah akan dilaksanakan pada bulan November 2024.
“Artinya dari perhitungan waktu yang ada saat ini sudah sangat singkat,” kata Hery, kepada awak media, lewat pesan WhatsApp (WA).
Beberapa hari ini masyarakat Balikpapan juga dikagetkan dengan Statemen partai Golkar yang mengusung Risti Dewi Utami Nataris sebagai calon wakil walikota Balikpapan.
Jelas Ini menandakan Rahmad Mas'ud selaku ketua Golkar dan selaku Walikota lebih memilih Risti daripada Budiono, atau yang lainnya.
"Dalam mekanisme pemilihan semua partai pengusung punya hak menyampaikan calon, dan sudah ramai di media hampir semua partai pengusung telah melakukan konsolidasi dan telah menyampaikan calonnya masing-masing secara terbuka di media,” katanya.
Menurutnya, dari nama-nama yang telah diusulkan oleh koalisi partai pengusung kemudian diserahkan kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dipilih dua nama bakal calon melalui wali kota, setelah itu dua nama bakal calon disampaikan kepada DPRD sesuai Pasal 176 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam melakukan lobi politik proses pemilihan di DPRD seharusnya tidak terlalu alot jika pansus pemilihan Wawali bekerja serius dan bergerak cepat karena proses pemilihan tersebut melalui mekanisme musyawarah dan mufakat atau mekanisme lain yang disepakati oleh partai koalisi pengusung.
“Proses tersebut bisa cepat ataupun lambat, semuanya tergantung pada kinerja Pansus pemilihan Wawali oleh DPRD Balikpapan. Apalagi Golkar sendiri sudah mengajukan nama Risti sebagai calon wakil walikota, ini jelas menandakan bahwa Rahmad Mas'ud selaku walikota lebih memilih Risti daripada Budi. Jika partai pendukung koalisi sudah menyepakati dua orang semisal Risti dan Budiono atau yang lainnya maka disampaikan ke DPRD melalui wali kota. Kemudian diparipurnakan oleh DPRD Balikpapan yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat yang kemudian gubernur mengajukan ke Kemendagri untuk ditetapkan usulan tersebut,” ujarnya.
Ia berharap semoga proses pemilihan Wawali Balikpapan bisa cepat terselesaikan.
“Mengingat masih banyak persoalan pembangunan kota Balikpapan yang membutuhkan energi untuk diselesaikan,” pungkasnya. (*)
.jpg)
