Kaltimkita.com, SAMARINDA – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris, Senin (18/11/2024). Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Kutim. Ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk menekan angka kemiskinan.
“Kemiskinan adalah tantangan yang memerlukan sinergi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Rakor ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan di Kutim,” ujar AHK.
AHK juga memberikan apresiasi atas dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kaltim yang berkontribusi dalam memberikan arahan strategis. Ia menegaskan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutim, tokoh masyarakat, akademisi, instansi vertikal, organisasi terkait, dan mitra pembangunan. Berbagai isu krusial dibahas, mulai dari validasi data kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi dana desa.
Salah satu isu utama yang disoroti dalam Rakor ini adalah pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan. Menurut AHK, basis data yang akurat menjadi kunci perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.
“Data yang valid akan memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi bantuan,” tegasnya.
Selain itu, Rakor juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan kelompok rentan seperti petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui Rakor ini, diharapkan muncul solusi strategis yang mampu mengatasi akar masalah kemiskinan di Kutim. AHK menekankan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi panduan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap warga Kutim hidup layak dan sejahtera. Saya berharap Rakor ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk mencapai target tersebut,” tutup AHK.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutim 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mengatasi kemiskinan. Acara ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kutim untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Adv)
.jpg)
