Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim, disambut baik oleh sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kota Balikpapan, bahkan mereka pun menyatakan sikap mendukung pembangunan yang disebut Ibu Kota Nusantara itu.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bersama yang digelar oleh Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan-Timur Kalimantan Utara (LPADKT-KU) Balikpapan dan sejumlah Ormas Balikpapan di Salah satu Cafe Balikpapan, pada Rabu (18/5/2022) malam.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa topik dibahas dalam kesempatan tersebut. Diantaranya mengenai arah dan tujuan menyambut IKN kemudian membahas dampak-dampak yang bisa saja terjadi dalam proses pembangunan IKN di Kaltim. Sekretaris LPADKT-KU Balikpapan, Yuniar mengatakan, dengan adanya IKN Nusantara di Kaltim diharapkan nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat di Wilayah Kaltim. Terkhususnya lapangan pekerjaan, dimana banyaknya peluang tersebut terbuka luas bagi masyarakat Kaltim.
"Nantinya pengadaan lapangan kerja akan meningkat, sehingga harapannya pemerintah mengakomodir masyarakat di sekitar wilayah IKN agar tidak menjadi korban dari kesulitan ekonomi dan lapangan kerja," harapnya.
Kemudian, lanjut Yuniar, Kesiapan Balikpapan sebagai wilayah Penyanggah Utama IKN di PPU perlu mendapat dukungan dan perhatian Pemerintah dari segi kebersihan, transportasi, lapangan Kerja, keamanan dan ketertiban, Pendidikan, Agama, dan lainnya.
"Untuk itu, sebagai salah satu Ormas terbesar di Kaltim, LPADKT-KU, kami juga mendukung langkah pemerintah dalam proses pembangunan IKN," sambungnya.
Hal senada disampaikan Ormas Regen Tatau, Taufik, yang mendukung langkah pemerintah dalam proses pembangunan IKN di PPU dengan mengajukan permintaan, dimana nantinya putra daerah Kaltim diakomodir sebagai bagian dari perwakilan badan otorita selaku otoritas pembangunan IKN. Sementara itu, Gerakan Pemuda Marhaeinis Kaltim, Khairudin, meminta penyelesaian terkait isu sengketa lahan yang ada diwilayah IKN harus segera dimediasi agar tidak menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat.
Pun begitu, Keberadaan UMKM Somel kayu yang diminta perwakilan pemerintah untuk pindah dari titik lahan IKN berpotensi menimbulkan masalah baru bagi perekonomian masyarakat kecil. Sementara itu, DPD Perpedayak Balikpapan, Herriansyah mengungkapkan, pada prinsipnya Elemen Ormas di wilayah Kaltim mendukung langkah pemerintah dalam proses pembangunan IKN Nusantara.
Namun, Problem IKN untuk siapa? dan apa yang didapat oleh masyarakat di IKN dan disekitar Wilayah IKN?
"Oleh karena itu, elemen masyarakat di wilayah Kaltim mengaharapkan pemerintah melalui Badan Otorita IKN dapat mengakomodir beberapa hal yakni, Badan Otorita Segera Berkantor di Kota Balikpapan, kemudian Badan Otorita Membuat MOU dengan Ormas, OKP, dan Lembaga-lembaga lainnya demi kelancaran dan kepastian Progresifitas IKN Nusantara, lalu Sosialisasi dan Transparansi Anggaran dan Progres Pembangunan IKN, dan Kepastian Masa Depan Kota Balikpapan sebagai Penyanggah IKN Nusantara dengan berbagai problematikanya," tandasnya. (lex)
.jpg)
