Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Bertajuk "Sukseskan Pemilu 2024 dan Jaga Iklim Kondusif di Kalimantan Timur", Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur mengajak para pelajar, mahasiswa dan beberapa media yang juga merupakan anggota dari Asosiasi Media Sosial & Siber Indonesia (Amsindo) Balikpapan untuk menangkal hoaks di era kini.
Ya, kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis (16/3/2023), di Hotel Grand Jatra Balikpapan, juga menghadirkan Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo, Rudiansyah Ketua KPU Kaltim, dan Hari Dermanto Ketua Bawaslu Kaltim.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal menegaskan kegiatan ini memang menyasar kaum muda yang juga akan terlibat dan berpartisipasi pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.
"Agar pegiat media, pelajar dan mahasiswa tidak terpengaruh akan berita hoaks atau fake news. Apalagi, menjadi produsen berita hoaks itu sendiri," pintanya dalam sambutannya ketika membuka kegiatan.
Peran Diskominfo Kaltim, lanjutnya, diwujudkan untuk dapat meningkatkan kesadaran literasi dan media ke depannya. Utamanya, kata dia, kepada para pelajar serta mahasiswa pada perkembangan politik dan Pemilu 2024.
Ia menilai, kesadaran itu harus bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan wawasan semua elemen masyarakat, dimulai dari kaum muda. Apalagi, kaitannya pada pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Pun begitu, Faisal menekankan, bahwa kesadaran literasi dan media ini juga perlu dipercepat sejalan dengan percepatan pembangunan dan proses lainnya yang sedang berjalan di Ibu Kota baru tersebut.
"Semua proses transformasi digital dan media juga dipercepat sebab adanya IKN. Semua media akan masuk di IKN," terangnya.
Di sisi lain, Diskominfo Kaltim juga menegaskan menggencarkan penangkalan hoaks atau disebut anti-hoaks, karena memang dampaknya secara luas yang cukup meresahkan. Bahkan, bisa memecah dan mengganggu situasi yang kondusif saat ini.
"Kita lihat dampaknya kasus hoaks yang besar itu, contohnya kemarin soal penculikan anak dan persoalan jalan di Kutai Barat. Itu cukup meresahkan karena melihat dampaknya di masyarakat," jelasnya.
Untuk diketahui, upaya penangkalan hoaks ini juga telah diimbangi dengan hasil survey indeks literasi digital 2022 Provinsi Kaltim berada di posisi tiga besar nasional.
"Sementara itu, indeks masyarakat digital 2022 oleh Kemenkominfo kita (Kaltim) berada di peringkat empat nasional," katanya.
"Meskipun peringkat Kaltim tersebut sudah baik dan bagus, tetapi kita harus terus berkembang dan maju dengan adanya IKN ini," tambahnya.
Kendati demikian, kondisi tersebut juga menandakan literasi digital di Kaltim yang sudah terbilang kondusif. Diiringi dengan hasil survey indeks kebebasan pers yang juga berada di peringkat puncak dan indeks keterbukaan informasi publik yang berada di peringkat delapan secara nasional.
"Sudah mewakili dan menandakan masyarakat mulai peduli. Jadi, masih bisa segera kita tangkal persoalan hoaks ini," tutupnya. (lex)
.jpg)
