Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti maraknya kebakaran yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Balikpapan.
Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS, Asep Ahmad Sapturi yang juga selaku anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, saat membacakan naskah pemandangan umum Fraksi PKS di ruang Rapat Paripurna yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan, pada Kamis (14/9/2023) pagi.
Mengacu pada kondisi udara panas dan berdasarkan perkiraan BMKG, lanjut Asep, bahwa Kaltim khususnya Balikpapan akan memasuki puncak kemarau dimulai bulan Agustus hingga Oktober mendatang.
Kendati begitu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap ancaman kebakaran. Baik itu di wilayah pemukiman penduduk maupun kebakaran Hutan. Yang mana, kata dia, hingga pertengahan September ini sudah 39.350 hektare lahan terbakar di Balikpapan.
"Untuk itu Pemerintah Kota perlu meningkatkan sosialisasi tanggap kebakaran di masyarakat serta melakukan aksi mitigasi dan siap siaga, dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan sangat kering ini," ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKS pun mendorong agar kegiatan proyek kontruksi seperti pengendalian banjir dan perbaikan jalan, agar selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.
Pun begitu, diminta supaya penyelesaian akhir proyek yang tuntas tidak meninggalkan kerusakan dan kerugian bagi daerah sekitar.
"Sebagaimana dampak yang terjadi di RT 15 perumahan Wika yang hingga hari ini belum ada tindaklanjut penyelesaiannya," ucapnya kecewa.
"Dan Pemerintah Kota harus tegas untuk membuat daftar hitam vendor yang bermasalah," sambungnya.
Meski demikian, tambah Asep, pihaknya mengaspresiasi kenaikan dana Operasional Ketua RT Kota Balikpapan yang efektif mulai bulan Oktober, yang dikabarkan menjadi Rp 1 Juta per-RT.
"Kami menyambut baik dan mengaspresiasi kenaikan ini, mengingat peran RT sebagai unjuk tombak masyarakat dalam merealisasikan program Pemerintah, dan menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing," ucapnya.
Ditambahkannya, Fraksi PKS sekaligus mengusulkan dalam alokasi anggaran berikutnya diberikan pula insentif kepada para imam dan marbot Masjid. Mengingat ada 479 Masjid dan 286 Mushola di Kota Balikpapan.
"Sebagaimana telah dilakukan di Provinsi Jatim, yang mana program tersebut kolaborasi antara Pemrov, Baznas dan DMI sebagai bagian mewujudkan kemakmuran ekosistem Masjid," tuntasnya. (lex)
.jpg)
