KaltimKita.com, TANA PASER - Anggota DPRD Paser Hamransyah mengatakan pengawasan ini tidak berjalan. Masalah ini sudah lama berjalan terjadi. Hulu di Pertamina sampai hilir di pangkalan harus ditelusuri. Pengguna kebanyakan yang mampu justru berburu subsidi. Ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Paser pada Kamis 3 Agustus.
"Mana fungsi pengawasan OPD. Sayang sekali pengawas tidak ada yang independen," kata Hamransyah.
Perlu ada pengawas independen. Hamransyah menginginkan subsidi ini sebaliknya dicabut saja karena membuat rusuh. Perlu juga penyuluhan tentang barang subsidi.
Dari kuota 2.135.334 tabung elpiji 3 kilogram subsidi di Kabupaten Paser yang diberikan jatah Pertamina, 1.213.000 sudah tersalurkan ke masyarakat. Data ini diungkapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Paser.
Kabid Perdagangan Disperindagkop-UKM Paser Syamsul Rizal mengatakan permasalahan isu kelangkaan itu hanya dikeluhkan oleh warga di luar daftar penerima tetap (DPT). Untuk di pangkalan sendiri, warga masuk DPT tidak ada yang mengeluhkan kekurangan kuota. Mereka diberikan jatah sebulan empat kali membeli tabung per kepala keluarga (KK).
"Sedangkan untuk UMKM boleh seminggu dua kali atau sebulan delapan kali," kata Rizal. Dari 3 agen dan 242 pangkalan di Paser selalu dimonitor distribusinya.
Manager Agen PT. Habi Jaya Robi mengungkapkan pendataan DPT dilapangan masih banyak ditemukan masalah. Banyak masyarakat mampu justru mendapatkan barang subsidi. Apalagi sekarang disparitas harga subsidi 3 kg dengan non-subsidi 5,5 kg sangat jauh. Banyak masyarakat mampu nekat mencari barang subsidi.
"Ini hasil monitor kami setiap hari ke lapangan," katanya.
Kekurangan kuota di Paser terjadi, salah satunya juga karena pada hari libur atau tanggal merah tidak ada distribusi elpiji dari Pertamina. Sementara kebutuhan tiap hari. Pangkalan yang ketahuan bermain dengan pengecer akan langsung diberikan teguran. Meskipun belum ada yang dicabut izinnya. Tetapi sudah ada pangkalan memundurkan diri.
"Mereka berhenti jadi pangkalan karena tidak kuat melayani masyarakat mampu yang nekat mau dapat barang subsidi," terang Robi. (Adv)
.jpg)
