Sri Wahyuni Minta Proyek di Tahun 2023 Segera Diselesaikan

Kaltimkita.com, SAMARINDA –  Pemerintah Provinsi Kaltim terus melakukan upaya dan langkah efektif agar serapan anggaran tahun 2023 ini lebih besar dari tahun lalu. "Kita sudah melakukan lelang dini," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, usai mengikuti kick off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kaltim dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026, belum lama ini.

Rapat di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, dipimpin langsung Gubernur H Isran Noor dan dihadiri para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, seluruh pimpinan perangkat daerah dan kepala biro, Tim Evaluator RPJMD Kaltim 2018-2023, Ketua DDPI Kaltim serta TGUP3 Kaltim.Lebih lanjut Sekda menjelaskan mulai awal Januari ini, Pemerintah Provinsi Kaltim mencoba melakukan percepatan untuk pengadaan barang dan jasa.Dan diakuinya, ada puluhan item yang sudah dilakukan lelang dini dan pertengahan Januari sudah akan kontrak.

"Kita sadari di Desember itu lompat dari 60 persen hingga 80 persen untuk serapan anggaran, tapi itu masih rendah," ungkapnya. Karena itu, tegasnya, Pemprov Kaltim ingin melakukan percepatan disamping juga penyesuaian."Nanti kita koordinasi ke Mendagri. Misal SIPD ini cepat informasi. Sekarang kita fokus di SIPD untuk memudahkannya. Terlebih, semua OPD sudah terkonek," jelas Sri Wahyuni.

"Kalau kita mulai Januari, ya harapannya bisa minimal 90 persen, sebab sulit mencapai 100 persen," sambung mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini. Sebelumnya, dalam arahannya, Gubernur Isran Noor saat memimpin rapat kick off RPD dan Ranstra OPD, mengingatkan kembali agar semua opd sudah ada yang menyelesaikan tender, bahkan sudah selesai tendernya akhir Januari.

"Jadi tahun 2023 ini harus cepat tender, apalagi sekarang kan kalau tender infrastruktur kan tidak susah, sudah ada aplikasinya," bebernya. "Segera selesaikan proyek-proyek 2023, gak papa habis dananya (anggarannya), lebih bagus cepat habis dananya, daripada lambat habis. Ndak lagi diomong-omongkan orang, kita ni lambat serapan," pungkas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini. (adv/diskominfo)