Gubernur Isran Harapkan SDA Carbon Trade Dapat Dikelola Secara Maksimal

Kaltimkita.com, SAMARINDA –  Di tahun terakhir kepemimpinannya sebagai kepala daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Isran Noor menegaskan Kalimantan Timur terus berusaha untuk berdaulat mengelola sumber daya alam guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Benua Etam dan negara Republik Indonesia.
“Saya sudah sampaikan setiap saat, bahwa sumber daya alam kita yang belum kita gali sudah diambang mata, di depan kita. Yaitu carbon trade. Suatu saat, suatu waktu di masa yang akan datang, carbon trade jika kita betul-betul dikelola dengan penuh semangat dan ketulusan maka kita mendapatkan keuntungan tidak terlalu lama,” tegas Gubernur Isran Noor belum lama ini.

Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, sebut Gubernur Isran, karena, Kaltim telah membuktikan bisa mendapatkan insentif dari World Bank sebagai kompensasi atas program penurunan emisi karbon sebesar 22 juta ton carbon dioxide equivalent selama lima tahun. Kompensasi yang didapat senilai USD 110 juta atau Rp1,6 triliun rupiah, dengan harga USD 5 per ton.

“Kita masih ada cadangan 8 juta carbon dioxide equivalent. Itu sudah ada yang berminat membeli, dari perusahaan penerbangan dengan harga sekitar USD 12 per ton. Itu baru sisa, padahal dimungkinkan prestasi penurunan emisi gas buang ini bisa lebih dari itu. Bahkan perusahaan energi ternama di dunia, siap membeli dengan harga USD 25 per ton,” sebut Gubernur Isran. “Kita akan bisa mengelola carbon kita ini, jika bisa 40 juta ton carbon dioxide equivalent pada saat validasi yang kedua, Kaltim bisa mendapatkan sekitar USD 10 miliar atau sebesar Rp150 triliun dari kelebihan atau sisa penurunan emisi carbon,” timpalnya.

Gubernur Isran Noor menegaskan untuk menambah sumber dana pembangunan Kaltim. Meskipun pada 2023 ini Kaltim mengalami sebuah lonjakan penerimaan pendapatan yang luar biasa. Secara provinsial, tahun 2023 Kaltim itu mendapatkan dana Rp67 triliun, yang terdiri dari dana yang dikelola oleh provinsi dan kabupaten/kota, dan dana-dana pembangunan untuk instansi vertikal, termasuk dana untuk pembangunan IKN Nusantara.  “Biasanya hanya sekitar Rp20-an triliun paling banyak Rp28 triliun. APBD 2023 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Kaltim, yaitu Rp17,2 triliun bahkan bisa mencapai Rp23 triliun. Ini belum termasuk dana carbon trade tadi. Pegang omongan saya, kalau nanti tidak percaya,” pungkas mantan Bupati Kutai Timur ini. (adv/diskominfo)