Wabup Kukar Proyeksikan Proses Lelang Berjalan Lebih Awal

Kaltimkita.com, Kutai Kartanegara  - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD Kukar sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS pada rapat Paripurna ke 18 DPRD Kukar, Senin (15/11/2021).

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengatakan, setelah melalui beberapa pembahasan sebelumnya hari ini kita melakukan kesepakatan terkait KUA-PPAS 2022, Pemkab menargetkan pada 25 November 2021 mendatang kita akan lakukan persetujuan KUA-PPAS 2022, kemudian tahapan berikutnya penetapan.

"Kami targetkan awal Desember 2021 sudah dilakukan penetapan APBD Kukar 2022 kita upayakan prosesnya berjalan cepat sehingga proses-proses sudah bisa dipersiapkan dengan matang, dan nanti kita harapkan pelaksanaannya di 2022 nanti tidak seperti pada 2021 ini," kata Rendi.

Pihaknya mengaku, jika penetapan sesuai rencana maka lelang untuk tahun depan akan kita lakukan di awal tahun, artinya di bulan Februari atau Maret itu sudah mulai proses lelang.

"Apalagi DAK kita yang turun karena dilapangan kelihatannya progres pengerjaan karena kendala waktu yang terlalu singkat sehingga saya lihat banyak potensi kemungkinan kegiatan itu tidak selesai. Maka tahun depan akan kita mulai proses lelang di awal tahun," jelasnya.

Sedangkan terkait APBD Kukar 2022, Rendi memastikan, nilainya naik dari tahun sebelumnya dari Rp 3,17 Triliun menjadi Rp 4,25 Triliun yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Kemudian PAD kita juga meningkat dari sebelumnya Rp 470 Miliar menjadi tahun ini Rp 500,10 Miliar, dan belanja kita juga meningkat Rp 4,96 Triliun, dan kami optimis Goals kita yang selalu disampaikan Bupati Kukar adalah menuntaskan daerah-daerah di Kukar yang masih remote area dan banyak tidak tersentuh listrik dan juga ketersediaan air bersih, dan ini menjadi prioritas utama kami," terangnya.

Rendi menambahkan, selain listrik dan air bersih tentunya kita akan prioritaskan pada pembangunan infrastruktur, karena sesuai mandatory spending sudah dijelaskan bahwa 25 persen dari APBD untuk pembangunan infrastruktur, kemudian 20 persen untuk pendidikan dan lain-lain termasuk kesehatan.

"Kami pastikan semua ini akan terpenuhi di APBD Kukar tahun anggaran 2022," pungkasnya. (adv/ian)