Wakil Ketua DPRD PPU Minta Pemkab Serius Bangun Kantor untuk Seluruh OPD

Kaltimkita.com, PENAJAM- Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin minta keseriusan Pemkab PPU untuk membangun gedung perkantoran seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Sebab, masih ada belasan OPD di lingkungan Pemkab  belum memiliki gedung kantor yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perikanan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 

Tahun ini, pemerintah daerah hanya membangun dua gedung perkantoran dengan anggaran sebesar Rp41,4 miliar. Yakni, gedung kantor satu lantai untuk Dinas Perkimtan senilai Rp9,4 miliar serta pembangunan kantor dua lantai sebesar Rp32 miliar untuk BKAD dan Bapenda. 

“Pemenuhan gedung perkantoran untuk seluruh OPD, itu tinggal bagaimana keseriusan pemerintah daerah. Karena, sejak PPU menjadi daerah otonomi dari tahun 2002 sampai sekarang, masih banyak OPD belum memiliki kantor,” kata  Raup Muin, Kamis (9/11/2023). 

Ia mengungkapkan, OPD yang belum memiliki gedung perkantoran terpaksa menumpang, seperti Satpol PP menumpang di Stadion Panglima Sentik, DIsdikpora dan DPMD menumpang di GOR serta beberapa OPD lainnya menumpang di Islamic Center PPU. 

Pemerintah daerah harus serius menuntaskan kekurangan gedung perkantoran OPD. 

“Karena anggaran daerah terbatas, maka pemerintah daerah bisa mengambil opsi pembangunan kantor OPD secara bertahap. Mungkin dua sampai tiga kantor dibangun setiap tahun,” terangnya. 

Raup Muin menekankan, pembangunan gedung perkantoran untuk seluruh OPD harus dimasukkan dalam skala prioritas. Karena, keterbatasan sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap kinerja dan pelayanan OPD terhadap masyarakat. 

“Kalau sarana dan prasarana memadai tentu akan berdampak terhadap kinerja pegawai,” tuturnya. (adv)