Kaltimkita.com, SAMARINDA - Polresta Samarinda menyiagakan 1.079 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan berpusat di sekitar Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 April 2026.
Ribuan aparat keamanan ini sengaja disiapkan sebagai langkah antisipatif terpadu untuk memastikan kondusivitas, kendati surat pemberitahuan resmi belum diterima oleh pihak kepolisian. Pemetaan potensi kerawanan pun telah dilakukan sejak dini.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, melalui Kasi Humas Ipda Arie Soeharyadi, menjelaskan rincian kekuatan pasukan. Pasukan tersebut terdiri atas 919 anggota Polri dan 160 unsur eksternal yang melibatkan prajurit TNI, Satpol PP, dinas perhubungan, hingga tenaga kesehatan.
"Kepolisian berkomitmen mengedepankan pendekatan persuasif dan pengamanan humanis. Ada larangan mutlak penggunaan senjata api bagi seluruh aparat di lapangan," tegas Arie.
Polisi juga merancang skenario rekayasa lalu lintas dan mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan pusat pemerintahan serta tidak terprovokasi oleh hoaks.
Dari kubu demonstran, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi ini merupakan alarm tanda bahaya bagi demokrasi Kaltim.
"Pergerakan massa dipicu oleh keprihatinan mendalam atas kondisi pemerintahan yang dinilai sedang berada di bawah ancaman neofeodalisme dan praktik nepotisme," ungkap Erly.
Fokus utama dari protes massa ini adalah pembentukan Tim Ahli Gubernur. Kelompok ini menilai keberadaan tim tersebut tidak memiliki transparansi dan efektivitas yang jelas, serta diindikasi memboroskan anggaran daerah hingga mencapai lebih dari Rp10 miliar.
Oleh karena itu, massa mendesak Presiden agar segera menginstruksikan evaluasi khusus terhadap tata kelola pemerintahan Kaltim demi mencegah meluasnya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat daerah terkait.
Menyikapi potensi kerawanan dalam penyampaian aspirasi ini, aparat penegak hukum memastikan akan memfasilitasi hak demokrasi warga secara damai.
Meski demikian, petugas telah memetakan rute massa dan mendeteksi dini penyusup, serta siap bertindak tegas sesuai prosedur jika demonstrasi berubah menjadi anarkis dan melanggar aturan hukum. (fan)
.jpg)
.jpg)
