Anggota DPRD Datangi Kementan Minta Pertanian PPU Diprioritaskan
PENAJAM - DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan sektor pertanian dalam rangka menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kamis (12/5/2022).
Rombongan anggota DPRD PPU dipimpin Wakil I Ketua DPRD PPU Raup Muin bersama Wakil Ketua II DPRD PPU Hartono Basuki, Ketua Komisi II Wakidi dan sejumlah anggota DPRD PPU lainnya. Dalam kunjungan tersebut rombongan anggota DPRD diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketahanan Pangan Kementan.
Wakidi mengungkapkan, kunjungan kerja ke Kementan tersebut untuk konsultasi arah kebijakan ketahanan pangan Kementan tahun anggaran 2023. Untuk memastikan PPU sebagai penyangga IKN apakah mendapat skala prioritas dalam pembangunan sektor pertanian atau tidak.
Saat ini PPU sebagai penyangga utama IKN belum mendapatkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur pertanian. “PPU belum jadi prioritas. Karena, proses penganggarannya di pusat belum berada di level atas atau button up,” kata Wakidi.
Ketua Fraksi PKS ini mengungkapkan, pihaknya menyampaikan aspirasi berkaitan dengan pembangunan pertanian berbasis kawasan karena, PPU hanya mendapatkan kuota 1.500 hektare. Sedangkan daerah ini memiliki lahan pertanian produktif lebih 10.000 hektare.
Selain itu, DPRD PPU juga meminta Kementan untuk memberikan kebijakan anggaran khusus untuk peningkatan produksi pertanian di PPU. Karena, sampai saat ini produktivitas sawah di Benuo Taka hanya dua sampai empat ton per hektare. Produktivitas lahan pertanian di PPU belum bisa menembus enam ton per hektare tidak terlepas dari pemenuhan pengairan.
Kementan diminta memberikan kebijakan khusus terkait dengan pemenuhan infrastruktur irigasi dan lainnya. “Kita minta PPU jadi prioritas untuk peningkatan produksi pertanian sehingga hasil panen bisa naik menjadi enam ton per hektare,” ujarnya.
Wakidi menyatankan, Pemkab PPU proaktif mengajukan berbagai program ke Kementan untuk peningkatan produksi pertanian di daerah ini.
“Kami berharap Pemkab PPU memprioritaskan perencanaan terpadu dengan IKN. PPU harus proaktif, kalau tidak dikhawatirkan PPU ketinggalan. Karena, penyangga pangan IKN tidak hanya Kaltim. Kalsel dan Kalteng juga masuk dalam perencanaan daerah penyangga pangan IKN,” tandasnya. (Adv)
.jpg)
