KaltimKita.com, BALIKPAPAN- Sampai saat ini hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena adanya laporan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor Urut 1 Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
Sengketa tersebut dikhawatirkan berpengaruh pada pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Balikpapan yang harusnya dilaksanakan 10 Februari nanti. Merespon hal ini, Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih, Bagus Susetyo mengatakan bahwa informasi hingga kini masih simpang siur.
Menurutnya sesuai jadwal, KPU RI akan melantik serentak gubernur pada 7 Februari. Setelah itu pada 10 Februari gubernur terpilih yang akan melantik bupati dan wali kota.
"Maka terkait gugatan ini masih belum tahu apakah berdampak. Jika ditolak maka kemungkinan akan selesai dalam satu minggu. Tapi kalau berlanjut tidak tahu apakah Gubernur Kaltim bisa dilantik 7 Februari," terang Bagus (15/1/2025).
Pasalnya, PJ Gubernur memiliki batasan tidak bisa melantik bupati maupun wali kota. Aturannya kembali pada lembaga kementerian. "Apakah kemudian bisa menunjuk dirjen otonomi daerah ataupun menteri itu sendiri untuk melantik, kita lihat nanti," beber Bagus.
Ia diwawancarai media saat menghadiri rapat paripurna usulan pengesahan pemberhentian Wali Kota Balikpapan masa jabatan 2021/2025 dan usulan pengesahan pengangkatan calon wali Kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pilkada 2024, Rabu, 15 Januari di Aula Gedung Parkir Klandasan.
Menurutnya kehadirannya ini juga menjadi momentum silaturahmi dengan para anggota DPRD Kota Balikpapan. Dengan telah ditetapkanya Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo pada 9 Januari lalu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Bagus menyatakan bahwa ini adalah kemenangan masyarakat Balikpapan.
"Sudah waktunya hilangkan perbedaan yang kemarin dan mulai membangun Kota Balikpapan bersama," ujarnya.
Saat ditanya mengenai program pasca pelantikan nanti, menurutnya semua program unggulan akan langsung mulai dilaksanakan. Ia dan wali kota terpilih juga akan melaksanakan program-program prioritas yang sudah baik.
"Gaspol. Prioritas tetap, juga menjalankan program bagi masyarakat. Seperti BPJS gratis. Syukur bisa ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Juga persoalan lain seperti air bersih banjir dan lainnya," sebutnya.
Untuk mendukung Balikpapan sebagai beranda IKN, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan 10 anggota DPR RI terpilih dapil Kalimantan Timur. Selain itu 10 anggota DPRD provinsi terpilih dapil Balikpapan.
"Agar bisa membantu dalam pelaksanaan bantuan keuangan provinsi maupun APBN, di samping investasi swasta juga dilakukan. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha pun akan dimanfaatkan untuk diberdayakan. Tunggu tanggal mainnya," tandasnya. (efa)
.jpg)
