Tulis & Tekan Enter
images

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti. (Foto : Ist)

Balikpapan Krisis Air Bersih, Sungai Wain Jadi Harapan dan Tantangan

Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Di tengah ancaman krisis air bersih di Balikpapan, Sungai Wain kembali mencuat sebagai sumber daya vital yang belum sepenuhnya termanfaatkan.

Namun, di balik potensinya sebagai sumber air baku, kawasan ini juga menyimpan dilema besar, dikarenakan berada dalam kawasan hutan lindung yang menjadi habitat penting bagi keanekaragaman hayati.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa kebutuhan air bersih masyarakat tak bisa lagi ditunda. Di sisi lain, ia juga tidak menutup mata terhadap risiko kerusakan lingkungan bila pemanfaatan Sungai Wain dilakukan secara sembrono.

“Masalahnya bukan hanya soal perizinan, tapi bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan dasar warga dan pelestarian habitat alam. Ini jadi dilema serius,” ujar Damayanti yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim.

Menurutnya, seiring pertumbuhan penduduk dan perluasan kota, tekanan terhadap kebutuhan air di Balikpapan terus meningkat. Namun potensi besar Sungai Wain selama ini tertahan oleh statusnya sebagai kawasan konservasi yang memerlukan perlakuan khusus dalam regulasi.

“Sungai Wain bisa jadi solusi jangka panjang. Tapi kita perlu pendekatan lintas sektor untuk mengelola ini secara hati-hati dan ilmiah,” ujarnya.

Damayanti mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemkot Balikpapan, dan instansi lingkungan hidup mencari mekanisme pemanfaatan terbatas yang tidak merusak fungsi ekosistem hutan.

Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan kajian dampak lingkungan yang mendalam.“Air adalah kebutuhan dasar. Tapi jangan sampai kita menyelesaikan satu krisis dengan menciptakan krisis lainnya. Solusinya harus berkelanjutan,” tambahnya.

Politisi PKB itu juga menyoroti pentingnya sinergi antarpemerintah daerah, provinsi, dan pusat, terutama dalam hal revisi perizinan dan pengelolaan sumber daya alam yang masuk dalam kawasan lindung.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal arah kebijakan dan keberanian pemerintah dalam menyelesaikan dilema yang kompleks,” tukas Damayanti. (AL/Adv/DPRDKaltim)



Tinggalkan Komentar