Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Persoalan Stunting atau gangguan pertumbuhan/kekurangan gizi menjadi perhatian serius bagi pihak DPRD Kota Balikpapan.
Oleh karena itu, dalam “Dialog Warga” yang digelar, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengangkat tema “Cegah Stunting, demi Wujudkan Bonus Demografi 2045”, di Aula Lanud Dhomber, RT 31, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Senin (13/3/2023) pagi.
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita ini, Budiono juga mengajak hadir Camat Balikpapan Selatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan dan Kepala Puskesmas Sepinggan Raya.
Budiono menyampaikan bahwa menurut data yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat bahwa kasus tertinggi Stunting terdapat di Kota Balikpapan.
“Saya konsen sekali dengan adanya kasus stunting. Beberapa waktu lalu saya bertemu Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, yang menyampaikan di Kota Balikpapan ada kasus stunting dan angkanya lumayan tinggi. Ini jadi perhatian kita bersama,” kata Budiono.
Ia menilai, dengan ditemukannya kasus itu kemungkinan karena kelalaian semua pihak dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun terakhir. Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tidak konsen terhadap pengentasan Stunting.
“Stunting itu kan kurang nya gizi terhadap ibu hamil dan bayi lima tahun (balita). Atau pola asuh yang tidak sesuai dengan lingkungannya, bayi yang belum imunasi atau masalah sanitasi mandi cuci kakus (MCK) nya, pola hidup sehatnya kurang. Jadi gizi harus terpenuhi,” katanya.
Ciri-cirinya, jelasnya, contoh anak yang tumbuh namun tidak setara dengan umurnya atau terhambat masa pertumbuhannya.
“Contoh anak umur sekian harusnya sudah bisa melakukan itu, tetapi tidak bisa,” terangnya.
Menurutnya, mengupayakan pengentasan Stunting sedari dini adalah langkah yang akan dirasakan masyarakat untuk lima tahun ke depan, karena prosesnya panjang. Salah satunya persiapan alat di Posyandu, alat timbang, atau tambahan makanan lainnya.
“Saat ini pemerintah sedang mengupayakan tim pendamping keluarga (TPK) di tiap kelurahan. Yang meliputi bidan, penyuluh keluarga berencana dan pekerja sosial masyarakat (PSM),” bebernya.
“Dan kami juga sudah memiliki kader-kader Posyandu,” tambahnya.
Berbicara kader Posyandu, kata dia, mereka sebenarnya petugas relawan yang perlu dipertahankan. Apalagi para kader itu juga merupakan garda terdepan guna mencegah penyakit gizi buruk tersebut.
Dengan begitu, perlu juga untuk diakomodir pula terkait honor atau menyiapkan akomodasi transport. Agar kader itu juga aktif bertugas dan memberikan informasi mengenai perkembangan stunting di daerah masing-masing.
‘Tugas kita membahas dan menyepakati, apa yang diusulkan untuk kebaikan kita sepakat. Kalau perlu kita tambah seperti honor itu diusulkan saja nanti kita sepakati,” tutupnya. (lex)
.jpg)
