Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Demi menemukan solusi-solusi lain mengenai program kelanjutan turunan ke arah traffic light simpang Muara Rapak, kolaborasi Komisi I, II, dan III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait di ruang paripurna, pada Rabu (2/2/2022).
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang memimpin jalannya RDP menjelaskan, ada beberapa alternatif yang diusulan dalam jangka panjang untuk mengantisipasi kejadian serupa, namun membutuhkan anggaran besar.
Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan mengusulkan pembangunan gudang di kilo 13 sebagai tempat penyimpanan muatan. Dengan metode transit, dari truck besar kemudian dilanjutkan oleh angkutan kecil yang akan mengirim muatan tersebut melalui jalan kota hingga sampai tujuan.
"Menurut saya bagus, tapi itu butuh anggaran besar untuk pembangunan gudang sekitar Rp 100 Milyar," ungkap Alwi saat ditemui media seusai RDP.
Namun, lanjut dia, juga akan berdampak kepada expedisi, dimana mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan unit kecil dan operasional tambahan.
"Pasti ada efeknya, barang-barang kebutuhan harganya jadi naik saat dipasarkan ke masyarakat," kata politisi golkar ini.
Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, mengusulkan pelebaran jalan delapan meter ke kiri, namun terbentur dengan lahan, karena sejatinya daerah tersebut kepemilikan Pertamina.
"Ya hari ini ada pertemuan dengan Pertamina, dan mudah-mudahan mereka mau mengerti dengan kondisi ini, apalagi sudah banyak korban. Semoga saja kemarin itu yang terakhir," harap laki-laki yang juga selaku ketua PBSI Balikpapan ini.
Selanjutnya pembangunan Fly Over, tambah Alwi, yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi, dan ia berharap hal tersebut dapat terwujud, olehnya dukungan masyarakat juga diperlukan.
"Kamarin ada pedagang yang menolak pembangunan fly over, karena takut omzetnya menurun. Tapi kan ini demi menolong nyawa manusia, janganlah hanya karena mementingkan omzet satu dua orang solusi jadi terhalang," pintanya. (lex)
.jpg)
.jpg)
