KaltimKita.com - Rektor Universitas Balikpapan Dr Isradi Zainal hadir sebagai narasumber dalam acara Talk Show yang diadakan oleh Nusantara TV, Rabu (17/7/2024) kemarin. Mengangkat tema “Masa IKN For Sale”.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan terkait penyampaian Presiden Joko Widodo terkait pemberian hak guna usaha (HGU) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga mampu mencapai 190 tahun dalam dua siklus bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.
Jokowi mengatakan, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan Undang-Undang IKN.
"(Aturan HGU 190 tahun) Itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).
Menurutnya, penyampaian tersebut tak perlu diributkan. Sebab Jokowi dinilai hanya melanjutkan aturan pemerintahan sebelumnya No 12 Tahun 2023 kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No 21 Tahun 2023.
“Jadi jika dilihat tingkatakannya, hanya melanjutkan saja. Jadi bukan Pak Presiden langsung woro-woro membuat peraturan presiden. Itu implementasi saja dari peraturan pemerintah,” jelas Isradi Zainal.
Kedua, ia juga menyampaikan perihal proses pembangunan IKN. Hampir setiap pekan bertolak ke IKN, ia menilai saat ini sudah dalam on the track.
Pun persoalan investasi, menurutnya sudah berjalan hingga triliunan. Itu terlihat dari proses pembangunan berbagai gedung. Mulai dari rumah sakit, hotel serta perkantoran.
Soal belum adanya investasi asing, ia menilai hal tersebut tentu dalam tahap proses. Apalagi bicara Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jika masih ada investor lokal, lebih baik dimaksimalkan. Nanti pada cluster berikutnya baru investor asing.
“Sederhana saja, bicara investasi, apa iya pembangunan tol, mall dan rumah sakit dibangun oleh asing. Gunakan prinsip Bung Karno, jika masih ada lokal, maka maksimalkan,” ujarnya.
Mengingat Presiden belum berkantor di IKN akibat permasalahan air dan listrik, dikatakan itu hal lain. Pernyataan tersebut diutarakan presiden minggu kedua pada bulan Juli. Sementaraa saat Isradi meninjau, diperkirakan dalam waktu dekat sudah rampung.
“Terutama listrik, berdasarkan catatan sejak Februari, IKN sudah menggunakan pembangkit listri tenaga surya sebesar 10 Megawatt dan akan dituntaskan menjadi 50 Megawatt,” tutupnya. (and)
.jpg)
