Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Mengawali aktivitas pasca libur Lebaran 1446 H, DPRD Kota Balikpapan menggelar acara halalbihalal yang dirangkaikan dengan rapat internal lintas komisi, Rabu (9/4/2025) pagi, di Gedung Parlemen Balikpapan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menyampaikan bahwa momentum halalbihalal sekaligus dimanfaatkan untuk menyatukan langkah dan mengejar agenda kerja yang sempat tertunda selama masa cuti bersama.
"Halalbihalal ini kami rangkai dengan rapat, mengingat kurang lebih 10 hari kami libur. Jadi, perlu ada langkah cepat untuk menindaklanjuti pekerjaan yang tertunda," ujarnya.
Alwi pun meminta seluruh anggota dewan, terutama per-komisi, untuk kembali aktif menjalankan kegiatan seperti inspeksi mendadak (sidak) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja masing-masing.
Alwi melanjutkan, di dalam rapat tersebut, pihaknya mendapat sorotan khusus terkait keluhan masyarakat terhadap kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan. Ia pun meminta agar Komisi II segera turun ke lapangan guna memverifikasi laporan adanya kendaraan mogok akibat dugaan BBM kotor yang merusak tangki kendaraan.
"Banyak keluhan dari warga, baik pengguna roda dua maupun roda empat. Ini harus segera ditindaklanjuti. Kita harus lihat langsung kondisi SPBU di lapangan," tegas Alwi.
Ia juga menambahkan bahwa fenomena BBM kotor tak hanya terjadi di Balikpapan, namun tampaknya juga merata di beberapa wilayah Kalimantan Timur.
Selain itu, kata Alwi, pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan yang berada tepat di belakang kantor lama juga menjadi bahan diskusi hangat. Alwi menyayangkan sikap Komisi III yang menyuarakan ketidakpuasan secara terbuka tanpa melalui mekanisme resmi.
"Terkait gedung baru, saya sarankan agar Komisi III memanggil dulu Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Manajemen Konstruksi (MK), dan pengembang. Dengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu sebelum mengundang media," jelas Alwi.
Menurutnya, sikap terburu-buru dalam menyampaikan temuan ke publik tanpa koordinasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berita yang tidak berimbang.
"Saya tidak ingin ada yang merasa ditutup-tutupi. Kalau memang ada yang tidak sesuai, sampaikan melalui prosedur yang benar," tegasnya.
Alwi juga menolak usulan agar seluruh anggota DPRD melakukan sidak bersama ke proyek gedung tersebut. Ia menegaskan bahwa hal itu adalah domain Komisi III sebagai mitra teknis DPU dan pengembang.
"Kalau anggota dewan dari komisi lain punya temuan, silakan sampaikan ke Komisi III. Biarkan Komisi III yang menindaklanjuti melalui RDP dan tinjauan langsung ke lapangan," pungkasnya. (lex)
.jpg)
.jpg)
