Kaltimkita.com, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud menerima kehadiran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas guna melaksanakan “Bincang Asik” bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Pemerintah Kota Balikpapan di aula Pemkot, pada Jumat (24/2/2023) siang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud berharap usai menggelar “Bincang Asik” bersama Menpan RB, seluruh ASN se-Pemerintah Kota Balikpapan dapat menambah wawasan terkait birokrasi.
Apalagi, lanjutnya, seiring berjalannya waktu banyak aturan yang kadang berubah-ubah baik dari Pusat, Provinsi maupun kota.
Kendati begitu, orang nomor satu di Balikpapan ini menegaskan kepada para ASN di lingkungannya, untuk patuh kepada Regulasi maupun aturan dari Pemerintah Pusat.
“Saya berpesan kepada para ASN, tolong jika ada regulasi atau aturan itu dari Pusat harus ditaati. Namun jika masih ada kebijakan, maka tinggal koordinasi saja melalui Kementrian atau Dirjen nya sehingga tidak terkesan kaku. Dan Ini yang sering terjadi di Pemerintahan pada umumnya,” ungkap Rahmad.
Meski demikian Rahmad menambahkan. Ia pun meminta kepada pihaknya untuk memanfaatkan teknologi di era digitalisasi berdasarkan arahan Menpan RB, guna diterapkan dalam sistem Pemerintahan Daerah.
“Karena ini sudah era nya digital. Apalagi Balikpapan sudah menjadi pintu gerbangnya ibu Kota Nusantara (IKN) yang otomatis pasti akan terhubung,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ASN se-Balikpapan harus segera melaksanakan administrasi digitalisasi dalam Pemerintahan, sebab, Balikpapan ke depan akan sebagai pintu gerbang IKN.
“Makanya tadi agak detail saya menyampaikan di Bincang Santai, supaya ke depannya salah satunya bisa bersama-sama menggunakan peran administrasi digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Karena Pemerintahan digitalisasi itu sudah menjadi opsi, kata dia, dan bagaimana birokrasi itu berdampak. Sehingga kota Balikpapan yang sudah terbilang maju ini ke depannya semakin berkembang sebagai pintu gerbang IKN.
Diterangkannya, Pemerintah Pusat saat ini memang tengah merumuskan bagaimana caranya melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk rencana pemindahan ASN ke IKN yang baru.
“Penyederhanaan birokrasi ini menjadi target dan arahan Presiden Jokowi agar birokrasi kedepan lebih lincah, yaitu tidak adanya lagi struktur eselon IV kebawah,” akunya.
Selain itu, Anas menerangkan terkait bagaimana pemindahan ASN ke IKN, karena skenario pemindahan itu, Kemenpan RB diminta untuk membuat simulasi-simulasi dari target lima ribu hingga ke 60 ribu ASN.
“Tapi diputuskan pada 2024, bahwa targetnya menjadi 16.990 ASN, dimana 12.714 untuk ASN dari 35 Kementerian lembaga dan 5.716 dari TNI Polri,” bebernya. (lex)
.jpg)
