Golput Bukanlah Solusi, Netralitas ASN Ditekankan

Kaltimkita.com, SAMARINDA– Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan sangat vital untuk menjaga kelancaran administrasi dan pelayanan publik. 

Dengan mendekatnya Pemilu, penting untuk memastikan bahwa ASN tetap menjaga integritas dan netralitas mereka, terutama dalam menghadapi kampanye politik yang berlangsung. Pemerintah setempat pun terus mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam dukungan kepada salah satu kandidat.

Sri Wartini, Pelaksana Harian (Plh) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim), menekankan bahwa meskipun ASN dibolehkan untuk hadir dalam acara kampanye politik, kehadiran mereka harus sebatas untuk mendengarkan informasi dan visi-misi calon, tanpa melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap kandidat tertentu. 

"ASN harus tetap netral. Meski diperbolehkan hadir dalam kampanye, kehadiran itu harus sebatas mendengarkan visi dan misi calon, bukan untuk mendukung atau memihak salah satu kandidat," ujar Sri Wartini.

Kehadiran ASN dalam kegiatan kampanye politik harus diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau terjadinya konflik kepentingan. 

Sebagai abdi negara, ASN memiliki kewajiban untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang bisa merusak citra pemerintahan. Sri Wartini pun mengingatkan agar para ASN memahami batasan-batasan yang ada dan tidak terpengaruh oleh politik praktis.

Terkait dengan partisipasi dalam pemilu, Sri Wartini juga mengingatkan bahwa meskipun ASN harus bersikap netral, mereka tetap memiliki hak untuk memilih. 

"Golput bukan solusi. Sebagai warga negara, setiap ASN juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak pilihnya demi kemajuan daerah," tambahnya.

Peran ASN yang netral sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan agar proses pemerintahan dapat berjalan dengan adil dan objektif. 

Tanpa adanya netralitas, proses pemerintahan bisa saja dipengaruhi oleh politik praktis yang mengarah pada kepentingan kelompok tertentu, yang tentu saja dapat merugikan masyarakat.

Untuk itu, Sri Wartini menghibau bahwa pengawasan terhadap perilaku ASN dalam kampanye politik harus dilakukan dengan tegas. 

Ini bertujuan agar para ASN tetap menjaga profesionalisme mereka dan tidak terjerumus dalam dukungan politik yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. (dn)