Catatan Rizal Effendi
PADA saat kita ramai menggunjingkan soal jatah deputi untuk orang daerah, Presiden Jokowi tampil di Jakarta dalam acara Jajak Pasar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/22) malam.
Saya dapat kiriman rekaman acara itu dari Dr Myrna Asnawati Safitri, yang baru saja dilantik menjadi deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN. “Pemaparan Presiden pasti menambah keyakinan kita tentang pembangunan IKN,” kata Myrna, orang Kaltim pertama yang resmi duduk di Otorita IKN.
Di hadapan para tokoh, terutama kalangan usahawan, Presiden menggambarkan secara detail gagasan besar tentang IKN dengan runut dan bersahaja. Di belakangnya ada layar lebar menayangkan dengan indah gambaran lokasi IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim mulai kondisi sekarang sampai animasi kota IKN, mulai dibangun sampai jadi.
Meski pembangunan IKN memerlukan waktu yang panjang, Jokowi tempo hari mematok tanggal 17 Agustus 2024 dia sudah bisa melaksanakan Upacara Detik-Detik Proklamasi RI ke-79 di halaman Istana IKN. “Kita ingin IKN telah menjadi kota modern yang hidup ketika Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI kita laksanakan di sana,” jelasnya.
Putri sulung Wapres, Dr Hj Siti Marifah Ma’aruf Amin bersama CEO Indowow Invest Media di lokasi Titik Nol IKN.
Jokowi memahami pertanyaan besar dan tak pernah berhenti adalah bagaimana kelanjutan IKN terutama setelah tahun 2024, di mana ia selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden masa bakti kedua. Pertanyaan itu makin kencang saat ini, apalagi rencana dia melakukan ground breaking Agustus 2022 lalu sampai sekarang belum terlaksana.
Di samping itu, struktur organisasi Otorita IKN sendiri sampai saat ini belum rampung sejak Bambang Susantono dan Dhani Rahajoe dilantik menjadi kepala dan wakil kepala Otorita IKN, 10 Maret 2022 lalu. Termasuk juga ketidakjelasan di mana kantornya.
Dalam Peraturan Kepala Otorita IKN No 1 Tahun 2022 disebutkan struktur organisasi di bawah Kepala Otorita terdiri dari sekretaris, 7 deputi, dan satu kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Sampai pekan lalu, baru sekretaris, 3 deputi, dan kepala unit kerja hukum yang diangkat. Masih 4 deputi yang belum. Apalagi jabatan di bawahnya seperti direktur, kepala biro, kepala bagian, dan tenaga fungsional lainnya juga belum terisi.
Beberapa hari lalu ada seorang teman dari luar daerah mengirim WA kepada saya. “Pak Rizal, apa IKN pasti jadi? Saya ingin mengembangkan usaha di sana, takut sudah invest tahunya nggak berlanjut atau ditunda. Mati saya,” katanya kepada saya.
Di hadapan undangan Jajak Pasar IKN, Presiden menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak perlu diragukan lagi. “Bapak, Ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu juga telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR. Lho kurang apa lagi? Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan,” kata Presiden dengan tenang.
Jokowi sempat berseloroh, kalau pengusaha masih tidak yakin, maka ada peluang diterbitkannya Tap MPR, yang mendukung investasi IKN. “Sampaikan, kalau tidak yakin. Pak Ketua MPR ada di sini. Pak Bamsoet. Kurang apa lagi?” tanyanya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (Kompas.com)
Tempo hari, 12 September 2022, Jokowi juga secara khusus memanggil Prof Yusril Ihza Mahendra ke Istana. Pakar hukum tata negara dan ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini dimintai pandangannya berkaitan dengan percepatan pembangunan IKN dari sisi hukum.
Pandangan hukum itu dibutuhkan karena pembangunan IKN tidak saja menggunakan dana APBN, tetapi juga swasta. “Jokowi menginginkan agar pihak swasta mengembangkan sektor komersial di kawasan IKN karena itu perlu keyakinan dari aspek legal,” kata Yusril.
Ia mengatakan, minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN sangat tinggi. IKN sendiri sangat sulit jika swasta tidak berperan banyak. “Itu sudah sejak 6 bulan lalu kami sampaikan kepada Presiden. ‘Kan yang berpengalaman seperti di Jakarta dengan kota-kota barunya adalah swasta? Supaya tidak jadi kota hantu dalam tanda kutip, ya swastalah yang harus didorong,” kata Yusril.
Selain dengan Presiden, Yusril juga bertemu Bappenas dan Kepala Otorita IKN Bambang Soesantono untuk menindaklanjuti apa yang sudah dibahas.
BELUM ADA DI DUNIA
Kepada para pengusaha, Jokowi menegaskan, IKN merupakan masa depan Indonesia. “Nusantara adalah kota pintar masa depan, yang berbasis hutan dan alam dan belum ada di dunia. Tolong dicarikan karena belum ada, ini yang membedakan, ini yang menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota lain di dunia,” jelasnya.
Ia menegaskan kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, bukan sekadar memindahkan gedung kementerian dan Istana Kepresidenan. “Bukan juga memindahkan gedung Istana Wakil Presiden, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN adalah mindset ekonomi baru. ,” tambahnya.
Dalam bagian lain juga dikatakan, Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar, ini demi kemajuan negara. Jika kita tidak berani melakukan transformasi dari sekarang sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN.
Jokowi juga menekankan, Pemerintah sekarang ini ingin membangun Indonesia-sentris dan bukan Jawa-sentris. Indonesia itu, bukan hanya Jawa tetapi terdiri 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi fakta menunjukkan 58 persern dari PDB Ekonomi memang terpusat di Jawa dan populasi penduduk sebanyak 56 persen atau 149 juta jiwa bermukim di Pulau Jawa.
“Betapa Jawa terbebani oleh penduduk yang sangat besar itu. Oleh sebab itu, butuh keadilan ekonomi, pemerataan pembangunan, ini yang ingin kita hadirkan dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi.
Suasana Jajak Pasar IKN yang dihadiri Presiden Jokowi.
Dalam bagian akhir, Jokowi berharap proses pembangunan IKN segera dimulakan dari sisi investasi. Sebab, pihak pemerintah sudah mulai melakukan pembangunan fisik. Antara lain membangun bendungan, infrastruktur jalan maupun tempat tinggal pekerja. “Sekarang saya menunggu, dari investor, dari private sector apa?” katanya.
Ditanya wartawan mengenai acara Jajak Pasar IKN, yang menghadirkan Presiden Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah adanya anggapan masih minimnya minat investor masuk ke pembangunan IKN.
“Enggak seperti itu. Sudah banyak yang masuk, tapi ‘kan sebagian masih ingin masuk atau enggak. Masih ingin ada kejelasan karena itu Bapak Presiden memberikan penegasan tidak perlu lagi ragu karena payung hukumnya sudah jelas,” kata Bahlil.
Dihadiri putri sulung Wakil Presiden, Dr Hj Siti Marifah Ma’ruf Amin dan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Indowow Invest Media, pekan lalu secara resmi membuka Forum Penanaman Modal atau Investment Forum IKN di Samarinda.
Menurut CEO Indowow Invest Media Peter Lee, Investment Forum itu diadakan karena pembangunan IKN membutuhkan keterlibatan banyak pihak termasuk dari sektor swasta, seperti diharapkan Presiden Jokowi.
Forum menjadi sarana penghubung perusahaan-perusahaan swasta dengan proyek-proyek pembangunan berbagai sektor IKN, khususnya perumahan dan pembangunan sarana pendukung lainnya.
Peter Lee mengatakan, investasi akan ditujukan untuk mendanai pembangunan pada semester pertama 2023. Untuk meyakinkan para investor, Indowow sempat mengajak sejumlah perwakilan perusahaan bersama putri sulung Wapres meninjau lokasi IKN.
Kepada teman saya yang tanya tentang IKN, saya kirimi langsung video pernyataan Presiden Jokowi di acara Jajak Pasar IKN. “Apa masih ragu? Kalau nanti jadi investasi, jangan lupa ajak saya. Soalnya saya pengangguran setelah tak jadi wali kota lagi.” Dia tertawa sambil membalas. “Ha..ha…ha. Pak Rizal jadi wali kota IKN saja.”(*)
*) Rizal Effendi
- Wartawan Senior Kalimantan Timur
- Walikota Balikpapan dua periode (2011-2021)
.jpg)
