Kaltimkita.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan tarif imbal balik (resiprokal) yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini lebih besar dibandingkan dengan era pandemi COVID-19.
Tauhid menerangkan ketidakpastian ekonomi global sebenarnya sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. Bahkan, dia menilai situasinya lebih mencekam daripada saat terjadi perang Rusia-Ukraina.
"Jadi uncertainty, ketidakpastian ekonomi ini jauh lebih besar karena orang mau investasi dengan kondisi sekarang, siapa yang berani investasi besar-besaran? Orang mau berdagang masih mikir apakah barang saya laku atau tidak. Saya mau berikan utang dan sebagainya juga sama. Ini yang kemudian policy uncertainty itu indeks yang menandakan ini sama besarnya dengan situasi COVID-19," kata Tauhid dalam acara 'Waspada Genderang Perang Dagang' yang disiarkan secara daring, Jumat (4/4/2025).
Diketahui, setidaknya ada 100 mitra dagang AS yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, Indonesia 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.
Tauhid menilai akumulasi tarif yang beragam ini tentu saja akan berdampak pada ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) sempat memperingatkan bahwa ekonomi dunia akan tergerus cukup dalam. Pada 2024-2025, ekonomi China, Amerika, Eropa maupun dunia bisa minus 0,3-0,4%.
Selain itu, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di dunia hanya 3,3%. Untuk 2025, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,1%.
"Dampaknya bukan hanya GDP, tapi juga inflasi juga akan meningkat di Amerika, Eropa, sedangkan China agak sedikit nurun. Tapi secara umum karena tarif impor naik, kemudian inflasi tinggi, kebijakan suku bunga mereka (The Fed) menahan, bahkan bisa menaikkan suku bunga, ini yang kemudian pengaruh ke kita. Otomatis kita juga terdampak dari sisi perdagangan, dari sisi investasi, aliran modal maupun nanti bisa saja kunjungan wisatawan, mitra dagang kita itu akan sangat berkurang," terang Tauhid.
Senada, Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Ahmad Heri Firdaus telah memproyeksikan pertumbuhan sejumlah negara yang terdampak pada kebijakan tersebut. Di antaranya, Vietnam yang pertumbuhan ekonominya akan minus 0,85%, China berkurang sebesar 0,61%.
"Artinya kalau misalnya Vietnam tumbuhnya 5%, gara-gara ada kebijakan ini nggak jadi 5%, hanya 4,16% karena tereduksi 0,82%. Kemudian, China juga cukup besar. Pertumbuhan ekonominya akan tergerus sebesar 0,61 persen. Dan Indonesia berapa? Indonesia ini memang hanya berkurang sebesar minus 0,05 persen," ujar Ahmad.
Dia menerangkan perkiraan tersebut terjadi lantaran Indonesia masih mempunyai mitra-mitra dagang yang bervariasi, seperti China, India, hingga ASEAN. Hal ini berbeda dengan Vietnam dan China yang pangsa pasarnya lebih besar ke AS.
"Sementara bagi Cina dan Vietnam, mungkin peranan AS ini cukup penting bagi AS sendiri. Dan bagi AS sendiri, mereka juga akan mengalami kontraksi dalam pertumbuhan ekonominya sebesar minus 0,09%. Jadi ini juga akan menimbulkan dampak negatif buat pertumbuhan ekonominya di negara," imbuh dia. (det)
.jpg)
