Kaltimkita.com, BALIKPAPAN - Pasca terjadinya kecelakaan lalulintas di turunan traffic light Muara Rapak Balikpapan, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Balikpapan menggelar diskusi dengan topik "Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas" yang menghadirkan Ir H Muhammad Sa'bani M.Sc (Sekda Provinsi Kaltim), Dr.H. Irwan, S.IP., M.P (Anggota DPR-RI Dapil Kaltim), Sigit Wibowo S.E (Wakil Ketua DPRD Kaltim/Dapil Balikpapan, drg. Syukri Wahid (Anggota DPRD Balikpapan) yang dipandu akademisi muda Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya.
Dalam diskusi tersebut Rencana pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak, Balikpapan nampaknya sudah menemui titik terang. Kehadiran jalan layang di atas turunan Muara Rapak itu diharapkan bisa menghentikan berulangnya kecelakaan beruntun seperti terjadi Jumat lalu hingga menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia dan kritis.
"Flyover Muara Rapak bisa multiyears, induknya di Balikpapan. Mulai dari APBD Perubahan 2022," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion membahas "Perkembangan Rencana Pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan Guna Meminimalisir Kecelakaan Lalu Lintas" yang digagas KAHMI Balikpapan, Sabtu malam (22/1/2022).
APBD Perubahan 2022 Kota Balikpapan itu kata Sa'bani bisa digunakan untuk menyelesaikan persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan. Sa'bani juga menjelaskan, Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover pada 2020-2021, hingga diperoleh angka Rp185 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan layang tersebut. "Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022," tegas Sa'bani.
Setelah dikerjakan awal oleh kota, maka provinsi lanjut Sa'bani akan memberikan dukungan pada APBD murni 2023 dan 2024. Hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, dibatasi aturan. "Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama," imbuh Sa'bani.
Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim H Irwan yang juga hadir dalam zoom meeting itu mengaku sangat bersyukur dengan adanya diskusi malam ini. "Inilah yang ditunggu masyarakat. Flyover segera dibangun dan sharing pendanaan ini yang terbaik," kata Irwan. Dia pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan tidak masalah untuk dukungan pendanaan dari APBN.
"Saya pikir klir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik," tegas Irwan.
Dia pun meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya. Dia berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di pusat, karena Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar DPR RI. "Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk flyover ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim," ungkap Irwan.
Dia juga sangat sependapat dengan masukan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa'bani bahwa selain memikirkan solusi jangka panjang, solusi terdekat atau jangka pendek juga harus dipikirkan demi keselamatan masyarakat. Misal untuk tindakan terkait pengaturan kendaraan angkutan berat yang masuk ke kota dan pemeriksaan ketat untuk uji KIR.
"Saya sepakat dengan Pak Sekda, untuk keselamatan rakyat tidak boleh ada kompromi," tegasnya lagi.
Pertemuan secara daring itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Anggota DPRD Balikpapan Syukri Wahid. Syukri juga yang pertama kali mengusulkan agar Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi yang hanya tinggal dua tahun.
"Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN," ungkap Syukri Wahid.
Semua sepakat Pemkot Balikpapan akan mengerjakan proyek ini dengan tiga sumber dana, yakni APBD Balikpapan, APBD Provinsi Kaltim dan DAK/APBN. Jalan layang yang direview Pemprov Kaltim kurang lebih sama dengan flyover di Samarinda. (*/bie)
.jpg)
